MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 24 TAHUN 2009

TENTANG

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139

(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 139)

TENTANG BANDAR UDARA (AERODROME)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah diatur mengenai Bandar Udara;

bahwa dengan meningkatnya kebutuhan dan perkembangan teknologi dan menjamin kesiapan standar pelaksanaan serta mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam bidang penerbangan perlu dilakukan kesiapan aturan tersendiri;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11./2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 139) TENTANG BANDAR UDARA (AERODROME).

Pasal 1

Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome).
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini

Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Februari 2009

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Udara dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
Ketua KNKT;
DPP

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 24 TAHUN 2009

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2009

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (P.K.P.S)

BAGIAN 139 BANDAR UDARA

REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

PKPS BAGIAN 139 BANDAR UDARA

SUB BAGIAN 139 A Umum

139.001 Pemberlakuan

PKPS Bagian 139 mengatur tentang pengoperasian bandar udara dan termasuk juga ketentuan yang mengatur tentang:

sertifikat bandar udara;
persyaratan bagi penyelenggaraan bandar udara yang bersertifikat, termasuk hal-hal yang terkait dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengoperasian bandar udara (Aerodrome Manual);
pengecualian dari kewajiban pemenuhan ketentuan; dan
persyaratan bagi petugas pelaporan (Reporting Officer) dan inspeksi keselamatan yang berlaku untuk penyelenggara bandar udara tertentu lainnya yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara bukan

139.003 Definisi

Dalam PKPS Bagian 139, yang dimaksud dengan istilah berikut ini adalah :

Apron adalah daerah tertentu pada bandar udara di darat, yang digunakan untuk tempat naik turun penumpang, bongkar muat kargo atau pos, pengisian bahan bakar, parkir atau perawatan pesawat udara.

Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Bandar Udara Perairan (Waterbase) adalah bandar udara yang digunakan untuk keberangkatan, kedatangan atau pergerakan pesawat udara seaplane.

Bandar Udara Bersertifikat adalah bandar udara yang penyelenggaranya telah diberikan sertifikat bandar udara.

Daerah Manuver (Manouvering Area) adalah bagian dari bandar udara yang digunakan untuk tinggal landas (take off), mendarat, dan bergerak di landas penghubung (taxiway) oleh pesawat udara, kecuali apron (apron tidak termasuk daerah manuver).

Daerah Pergerakan (Movement Area) adalah bagian bandar udara yang dipergunakan untuk lepas landas, mendarat dan bergerak (taxiing) oleh pesawat udara, yang terdiri dari daerah manuver dan apron.

Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara adalah semua fasilitas dan peralatan baik di dalam maupun di luar batas-batas bandar udara, yang dibangun atau dipasang (di instalasi) dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan permukaan pergerakan pesawat udara, termasuk pelayanan darat pesawat udara.

Kemampuan Angkut Maksimum (Maximum Carrying Capacity) adalah maksimum kapasitas tempat duduk pesawat udara atau maksimum beban angkut pesawat udara berdasarkan persetujuan sertifikat tipe pesawat udara.

Maksimum Kapasitas Tempat Duduk Pesawat Udara (Maximum Passenger Seating Capacity) adalah jumlah maksimum tempat duduk penumpang di pesawat udara berdasarkan sertifikat tipe pesawat udara.

Manual of Standards adalah suatu dokumen yang dinamakan “Petunjuk Pelaksanaan (Manual of Standards) – PKPS Bagian 139 tentang bandar udara” diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan.

Marka (Marking) adalah simbol atau lambang yang digambar pada permukaan

movement area untuk menyampaikan informasi areonautika.

Obstacle adalah objek benda tetap (permanen atau sementara) dan objek benda bergerak, atau bagian dari keduanya, yang terletak pada suatu wilayah yang digunakan untuk pergerakan pesawat udara di permukaan atau yang ketinggiannya melebihi permukaan tertentu yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan pesawat udara yang sedang dalam penerbangan (in flight).

Obstacle Free Zone adalah suatu ruang udara yang terletak di atas inner approach surface, inner transitional surface, balked landing surface dan bagian dari runway strip yang dibatasi oleh ketiga surface, yang tidak boleh ditembus/dilewati oleh suatu obstacle tetap kecuali yang berupa benda-benda yang ringan (low mass) dan mudah patah (frangible), yang diperlukan untuk navigasi penerbangan.

Obstacle Limitation Surface adalah rangkaian permukaan yang membentuk ruang udara di dan sekitar operasi bandar udara, yang harus bebas dari obstacle agar operasi pesawat udara dapat dilaksanakan dengan selamat dan untuk mencegah bandar udara menjadi tidak dapat dioperasikan karena adanya obstacle yang tumbuh di sekitar bandar udara.

Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual) adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas bandar udara termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Penyelenggara bandar udara (Aerodrome Operator) adalah unit pelaksana teknis/satuan kerja bandar udara, pada bandar udara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan unit pelaksana dari badan usaha bandar udara, dimana kaitan dengan bandar udara yang bersertifikat, merupakan pemegang sertifikat.

Personel bandar udara adalah personel yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas dan peralatan bandar udara.

Rambu (Marker) adalah tanda yang dipasang untuk menunjukkan adanya obstacle

atau batas-batas tertentu dalam pengoperasian bandar udara.

Runway Strip adalah suatu daerah atau wilayah tertentu termasuk landas pacu dan

stopway (bila ada stopway) dimaksudkan untuk :

mengurangi resiko kerusakan pesawat udara pada saat tergelincir keluar landas pacu; dan
melindungi pesawat udara yang terbang di atasnya pada saat take-off atau

landing.

Safety Management System adalah suatu sistem untuk manajemen keselamatan pada bandar udara yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan peraturan dalam melaksanakan kebijakan keselamatan bandar udara oleh penyelenggara bandar udara, yang melaksanakan pengawasan keselamatan, dan pengoperasian bandar udara.

Sertifikat Bandar Udara (Aerodrome Certificate) adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan Sub Bagian B – PKPS Bagian 139.

Taxiway Strip adalah suatu daerah di sebelah kiri dan kanan dari landas penghubung (taxiway) dan termasuk landas penghubung (taxiway), yang berfungsi untuk melindungi pesawat udara yang sedang bergerak pada landas penghubung (taxiway) dan mengurangi resiko kerusakan pesawat udara yang keluar dari landas penghubung (taxiway).

Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport/Helideck) adalah bandar udara yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surface level heliport), di atas gedung (elevated heliport) dan di anjungan lepas pantai/kapal (helideck).

Unserviceable Area adalah bagian dari daerah pergerakan yang tidak dapat dipergunakan untuk pergerakan pesawat udara.

Work Area adalah bagian dari bandar udara yang dipergunakan sebagai tempat pemeliharaan atau pekerjaan pembangunan/konstruksi yang sedang berjalan yang dapat membahayakan keselamatan operasi pesawat udara.

139.005 Standar Keselamatan Bandar Udara

Ketentuan mengenai PKPS Bagian 139 ini dijadikan sebagai acuan dalam membuat standar operasi dan teknis keselamatan bandar udara. Penjabaran lebih lanjut di dalam Petunjuk Teknis Pengoperasian Bandar Udara (Manual of Standard Part 139).

SUB BAGIAN 139B SERTIFIKAT BANDAR UDARA

139.007 Persyaratan untuk Sertifikat bandar udara

Penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud pada butir (2) dilarang mengoperasikan bandar udara yang tidak memiliki
Suatu bandar udara wajib memiliki sertifikat, bilamana:
digunakan oleh pesawat udara yang melayani angkutan udara niaga dengan rute penerbangan dari dan ke luar negeri; atau
mempunyai runway atau wilayah pendaratan yang sesuai dan dapat digunakan untuk melayani pesawat udara yang memiliki kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas lebih dari 5700 (lima ribu tujuh ratus) kg untuk angkutan udara niaga.

139.009 Permohonan Sertifikat bandar udara

Permohonan sertifikat bandar udara diajukan secara tertulis oleh penyelenggara bandar udara kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapatkan izin pengoperasian bandar udara
Permohonan Sertifikat bandar udara harus dilengkapi dengan isian format yang telah disediakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan
Permohonan sertifikat bandar udara harus melampirkan salinan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual);
bandar udara yang melayani angkutan udara niaga dengan rute penerbangan dari dan ke luar negeri; atau
bandar udara yang runway atau wilayah pendaratan yang sesuai dan dapat digunakan untuk melayani pesawat udara yang memiliki kapasitas lebih dari 30 tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas lebih dari 5.700 kg untuk angkutan udara niaga

139.011 Pemberian Sertifikat Bandar Udara

Direktur Jenderal Perhubungan Udara akan menerbitkan Sertifikat bandar udara apabila :
tersedia fasilitas dan peralatan sesuai dengan standar petunjuk teknis pengoperasian bandar udara (MOS Part 139);
tersedia prosedur pengoperasian bandar udara untuk menjamin keselamatan pesawat udara;
tersedia Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual) yang memuat semua informasi tentang bandar udara dan sesuai dengan persyaratan pada peraturan 033;
Dirjen Perhubungan Udara meyakini bahwa pemohon sertifikat dapat mengoperasikan dan mempertahankan kondisi bandar udara;
pemegang Sertifikat bandar udara harus mulai melaksanakan safety management system, selambat-lambatnya :
- 1 Januari 2010 untuk bandar udara yang melayani angkutan udara luar negeri; dan
- 1 Januari 2011 untuk bandar udara yang tidak melayani angkutan luar nege

Apabila Direktur Jenderal Perhubungan Udara menerima permohonan dan menerbitkan sertifikat bandar udara, maka akan :
memberi tahu secara tertulis bahwa bandar udara tersebut telah bersertifikat; dan
mempublikasi dalam Aeronautical Information Publication (AIP)

139.013 Penolakan Permohonan Sertifikat Bandar Udara

Jika Dirjen Perhubungan Udara menolak memberikan sertifikat bandar udara, maka alasan penolakan disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diketahui bahwa bandar udara tersebut tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat, dan alasan penolakan disampaikan secara tertulis.

139.015 Sertifikat Bandar Udara dengan Catatan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat menerbitkan sertifikat bandar udara dengan suatu catatan apabila dipandang perlu untuk kepentingan keselamatan
Jika Direktur Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan Sertifikat bandar udara dengan catatan, maka harus diberikan alasan secara tertulis kepada Penyelenggara bandar
Catatan sebagaimana disebutkan pada butir (2), harus dinyatakan langsung di dalam sertifikat bandar udara, atau diberikan secara tertulis pada penyelenggara bandar
Penyelenggara bandar udara tidak boleh melanggar catatan sebagaimana dimaksud butir (3).

139.017 Sertifikat Bandar Udara Tidak Dapat Dipindahtangankan

Sertifikat bandar udara tidak dapat dipindahtangankan.

139.019 Masa Berlaku Sertifikat bandar udara

Sertifikat bandar udara berlaku selama 5 (lima) tahun kecuali sertifikat bandar udara
Selama Sertifikat bandar udara ditunda, penyelenggara bandar udara dilarang mengoperasikan bandar

139.021 Penundaan atau Pencabutan Sertifikat Bandar Udara

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan peringatan tertulis dapat menunda atau mencabut sertifikat jika :
bagian sertifikat dilanggar;
fasilitas, peralatan, perawatan atau pengoperasian bandar udara tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan; atau
pemegang sertifikat tidak dapat melaksanakan peraturan yang dipersyaratkan dalam PKPS Bagian 011.
Sebelum penundaan atau pencabutan sertifikat bandar udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus:
memberikan penjelasan kepada pemegang sertifikat :
- fakta dan kondisi yang menjadi dasar penundaan atau pencabutan; dan
- dengan mengundang pemegang sertifikat untuk menunjukkan penyebab secara tertulis, tentang penundaan atau pencabutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal
- mempertimbangkan segala penjelasan atau keterangan yang diberikan oleh penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud pada butir (2) (a) untuk diambil

139.023 Pencabutan Sertifikat Bandar Udara atas Permintaan Penyelenggara bandar udara

Permohonan pencabutan Sertifikat bandar udara harus disampaikan secara tertulis oleh Penyelenggara bandar udara kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pencabutan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara harus mencabut sertifikat sesuai dengan tanggal pencabutan:
1. pencabutan diberitahukan melalui NOTAM; dan
2. data bandar udara dihilangkan/dihapus dari AIP.

139.025 Sertifikat Bandar Udara Sementara (Temporary Aerodrome Certificate)

Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat menerbitkan Sertifikat Bandar Udara Sementara (Temporary Aerodrome Certificate) kepada pemohon apabila diyakini dapat dengan baik mengoperasikan dan melakukan perawatan terhadap bandar udara selama masa berlakunya sertifikat
Sertifikat Bandar Udara Sementara (Temporary Aerodrome Certificate) tidak dapat diberikan untuk jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh)
Jika Direktur Jenderal Perhubungan Udara menilai dan memutuskan untuk menerbitkan sertifikat sementara, akan :
memberitahu pemohon, secara tertulis bahwa bandar udara tersebut telah diterbitkan sertifikat; dan
menerbitkan/mengumumkan data lengkap bandar udara dalam AIP Indonesia.

SUB BAGIAN 139C PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA (AERODROME MANUAL)

139.027 Penyiapan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual)

Penyelenggara bandar udara harus memiliki Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sesuai persyaratan dalam peraturan 139.009 (3).

139.029 Format Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

Ketentuan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sebagai berikut :

ditandatangani oleh penyelenggara bandar udara;
dalam bentuk ketikan atau cetakan;
dijilid dalam bentuk yang mudah untuk memasukkan perubahan dan penggantian;
disediakan sistem :
- penataan perubahan dan penggantian yang telah dilakukan;
- pelaksanaan perubahan dan penggantian kedalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara; dan
- rekaman sejarah perubahan dan penggantian yang telah

Pedoman Pengoperasian Bandar Udara dapat lebih dari satu dokumen, dengan ketentuan masing-masing dokumen merupakan referensi dari dokumen

Salinan tambahan dari Pedoman Pengoperasian Bandar Udara dapat disimpan dalam bentuk rekaman

139.031 Penyimpanan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

Penyelenggara bandar udara harus menyimpan setidaknya 1 (satu) buah Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yang lengkap dan salinan terbaru dalam bentuk

Penyelenggara bandar udara harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yang lengkap dan salinan

Penyelenggara bandar udara harus membuat salinan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sebagaimana dimaksud 031 (1) untuk kepentingan pemeriksaan oleh orang yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau inspektur.

139.033 Informasi Yang Tercakup Dalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sekurang-kurangnya memuat informasi tentang bandar udara sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Appendix 1 PKPS Bagian 139, dengan urutan sebagai berikut :

Bab I Informasi Umum (General Information);
Bab II Letak Bandar Udara (Aerodrome Site);
Bab III Pelayanan Penerangan Aeronautika (Aeronautical Information Service/AIS);
Bab IV Prosedur Pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Operating Procedures);
Bab V Administrasi Bandar Udara dan Manajemen Sistem Keselamatan

(Aerodrome Administration and Safety Management System).

Apabila informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tersedia atau tidak berlaku di bandar udara tersebut, maka penyelenggara bandar udara harus menjelaskan keterangan tersebut dalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara beserta alasannya yang disertai kajian keselamatan (risk assesment).

Apabila Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan suatu pembebasan ketentuan (exemption), sebagaimana dimaksud dalam 099, maka hal tersebut harus dimasukkan ke dalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara.

Informasi pembebasan ketentuan (exemption) sekurang-kurangnya memuat :

nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk masing-masing pembebasan ketentuan (exemption);
tanggal mulai berlakunya masing-masing pembebasan ketentuan (exemption); dan
semua kondisi (persyaratan), batasan-batasan serta prosedur yang berkenaan dengan pembebasan ketentuan (exemption).

139.035 Perubahan Pedoman Pengoperasian

Penyelenggara harus melakukan perubahan terhadap Pedoman Pengoperasian apabila diperlukan untuk menjaga agar informasi yang disediakan tetap
Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk melakukan perubahan sesuai Petunjuk Teknis (MOS Part 139) dalam rangka menjaga keakuratan Pedoman

139.037 Pemberitahuan Perubahan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

Penyelenggara bandar udara wajib menyampaikan setiap perubahan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

139.039 Pengawas Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

Penyelenggara bandar udara wajib menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap Pedoman Pengoperasian Bandar
Fungsi pengawas Pedoman Pengoperasian Bandar Udara adalah memastikan bahwa :

catatan masih dipegang oleh yang memiliki salinan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara; dan
pemutakhiran informasi Pedoman Pengoperasian Bandar Udara disampaikan pada para pemegang

139.041 Status Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib menerima Pedoman Pengoperasian Bandar Udara beserta perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.

SUB BAGIAN 139D KEWAJIBAN PENYELENGGARA BANDAR UDARA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT BANDAR UDARA

139.043 Kepatuhan Terhadap Standar dan Hal-Hal yang Sudah Diterapkan

(Practice)

Penyelenggara bandar udara wajib mematuhi semua ketentuan Standar Teknis Operasi bandar udara dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

139.045 Kompetensi Personel Bandar Udara

Penyelenggara bandar udara dan penyedia jasa terkait bandar udara wajib mempekerjakan personel bandar udara yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan

Personel bandar udara sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga training yang telah mendapatkan akreditasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan lisensi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan

Personel bandar udara antara lain meliputi:

personel teknik bandar udara;
personel elektronika bandar udara;
personel listrik bandar udara;
personel mekanikal bandar udara;
personel pengatur pergerakan pesawat udara (apron movement control/AMC);
personel peralatan pelayanan darat pesawat udara;
personel pemandu parkir pesawat udara;
personel pelayanan garbarata;
personel pengelola dan pemantau lingkungan;
personel pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP- PK);
personel salvage; dan
personel pelayanan pendaratan helikopter (helicopter landing officer).

Lisensi personel bandar udara diberikan setelah memenuhi persyaratan:

administratif;
kesehatan;
memiliki sertifikat kompetensi; serta
lulus

Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi wajib:

mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan;
membawa lisensi sewaktu bekerja dan menunjukan kepada petugas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara jika diminta;
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya;
mempertahankan kemampuan yang dimiliki; dan
melakukan pemeriksaan kesehatan secara

Personel bandar udara yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan;
penundaan lisensi; dan/atau
pencabutan

Lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui proses pengesahan atau validasi oleh Direktrat Jenderal Perhubungan

139.047 Pendidikan dan/atau Pelatihan Bagi Personel Bandar Udara

Penyelenggara bandar udara harus menjamin bahwa semua personel bandar udara yang dipekerjakan mendapatkan pendidikan dan/atau pelatihan yang memadai sesuai Standar Teknis bandar udara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan

Pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diakreditasi atau diberi izin oleh Direktorat Jenderal Perhubungan

Untuk mendapatkan akreditasi atau izin sebagaiman butir (2), lembaga pendidikan dan/atau pelatihan harus memenuhi persyaratan:

Administrasi, antara lain:
- akte pendirian;
- NPWP;
- keterangan domisili;
- Surat Izin Usaha Pendidikan dan/atau Pelatihan dari instansi yang berwenang;
- daftar susunan pengurus perusahaan/struktur organisasi;
- surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi

Substansi, antara lain :
- kurikulum/silabus pendidikan dan pelatihan;
- daftar kualifikasi instruktur;
- daftar fasilitas teori dan praktek;
- pedoman

Lembaga pendidikan dan pelatihan yang melanggar ketentuan dalam peraturan

139.047 dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan;
penundaan lisensi; dan/atau
pencabutan

139.049 Petugas Pelaporan (Reporting Officer)

Penyelenggara bandar udara wajib menunjuk 1 (satu) atau lebih petugas

Petugas pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir (1), bertugas:

melakukan pengawasan terhadap kemampuan operasional bandar udara;
melaporkan setiap incident dan accident termasuk yang disebabkan oleh bird strike kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk disampaikan kepada ICAO;

melaporkan kepada NOTAM Office dan Air Traffic Control setiap perubahan yang terjadi di bandar udara sesuai dengan ketentuan 085;
Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan secara tertulis kepada AIS untuk dipublikasikan dalam AIP; dan
mengklarifikasi AIP yang sudah dipublikasi oleh AIS untuk kemudian dilaporkan kembali kepada AIS mengenai kebenaran data

Penyelenggara bandar udara wajib memberikan pendidikan dan/atau pelatihan yang memadai kepada petugas

139.051 Pengoperasian dan Perawatan bandar udara

Penyelenggara bandar udara wajib menjamin bandar udara dioperasikan dan dipelihara dengan tingkat ketelitian yang memadai.

139.053 Prosedur Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome Manual Procedure)

Penyelenggara bandar udara wajib mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap bandar udara sesuai dengan prosedur pengoperasian bandar udara termasuk prosedur untuk mencegah runway incursion, kecuali ada ketentuan lain yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat menginstruksikan penyelenggara bandar udara untuk mengubah prosedur yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara, apabila diperlukan untuk kepentingan keselamatan pengoperasian pesawat

Penyelenggara bandar udara harus mematuhi peraturan butir (2) di

139.055 Pemberitahuan Tentang Penyimpangan

Penyimpangan terhadap prosedur dan fasilitas, termasuk Runway End Safety Area (RESA) maupun runway strip, dalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara dapat dilakukan oleh penyelenggara bandar udara bersertifikat setelah melakukan risk assessment dan upaya mengurangi dampak (risk mitigation) yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan

Penyelenggara bandar udara wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara perubahan atau penyimpangan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak perubahan atau penyimpangan

139.057 Marka bandar udara (Aerodrome Marking)

Penyelenggara bandar udara harus memberi marka sesuai dengan Standar Teknis bandar udara pada:

daerah pergerakan;
setiap unserviceable area; dan
setiap work area pada atau dekat daerah

Penyelenggara bandar udara harus menjamin bahwa semua marka bandar udara dirawat sesuai dengan Standar Teknis bandar

139.59 Signal Area

Penyelenggara bandar udara yang tidak mempunyai pelayanan lalu lintas udara oleh Air Traffic Control secara terus menerus, harus menyediakan signal area, sesuai dengan Standar Teknis Bandar
Penyelenggara bandar udara bersertifikat, harus memasang signal area yang memadai, sesuai dengan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139).
Penyelenggara bandar udara bersertifikat, harus menjamin bahwa signal area yang dipasang dapat dilihat dengan jelas oleh pesawat udara yang beroperasi di bandar udara

139.061 Petunjuk Arah Angin Secara Umum

Penyelenggara bandar udara bersertifikat harus memasang dan merawat petunjuk arah angin sekurang-kurangnya 1 (satu) unit pada bandar udara, sesuai dengan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139).

139.063 Petunjuk Arah Angin Untuk Persyaratan Pada Landas Pacu Tertentu

Apabila landas pacu pada bandar udara bersertifikat yang digunakan untuk operasi non-precision approach, maka penyelenggara bandar udara wajib menjamin bahwa pada posisi dekat ujung setiap landas pacu tersedia petunjuk arah

Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat memberikan pembebasan ketentuan (exemption) sebagaimana dimaksud pada butir (1) apabila informasi surface wind yang disampaikan kepada pilot dilakukan dengan:

sistem pengamatan cuaca otomatis, yang:
- selaras (compatible) dengan sistem pengamatan cuaca penerbangan; dan
- memberikan informasi angin permukaan melalui penyiaran informasi cuaca di bandar udara (Aerodrome Weather Information Broadcast).
pengamat cuaca resmi mempunyai hubungan komunikasi langsung dengan pilot; atau
fasilitas resmi lain yang disediakan untuk memberikan informasi angin

139.065 Sistem Indikator Ancangan Pendaratan Kemiringan Visual (Visual Approach Slope Indicator System)

Penyelenggara bandar udara bersertifikat harus memasang Sistem Indikator Ancangan Pendaratan Kemiringan Visual (Visual Approach Slope Indicator System) di ujung landas pacu sesuai dengan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara, apabila ujung landasan tersebut secara teratur (regular) digunakan sebagai approach runway untuk jenis pesawat jet/turbo prop.

Apabila dipandang perlu, untuk kepentingan keselamatan navigasi penerbangan, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat menginstruksikan kepada penyelenggara bandar udara untuk memasang visual approach slope indicator system yang diakui (approved) pada ujung landasan atau akhir pendekatan dalam butir (1) tidak

Penyelenggara bandar udara harus mematuhi semua ketentuan pada butir (2).

139.067 Lighting pada Daerah Pergerakan

Bandar udara bersertifikat yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas pada malam hari atau pada kondisi kurang dari kondisi meteorologi visual (visual meteorological condition) di siang hari, penyelenggara bandara harus menyediakan dan mempertahankan lighting system pada daerah pergerakan dan tercantum pada ketentuan butir (2) dan butir (3).

Lighting system meliputi:

lighting landas pacu, landas penghubung, dan apron yang digunakan pada malam hari atau kondisi kurang dari Visual Meteorological Condition di siang hari;
lighting minimal pada 1 (satu) petunjuk arah angin;
lighting pada obstacle di sekitar daerah pergerakan; dan
jika bandar udara digunakan untuk operasi pendekatan presisi kategori I, II, III – approach, landas pacu, dan landas

Lighting system pada bandar udara bersertifikat harus:

memenuhi Standar Teknis Pengoperasian bandar udara (MOS Part 139); atau
yang disetujui Direktorat Jenderal Perhubungan

139.069 Pemeriksaan Lighting System

Penyelenggara bandar udara bersertifikat dilarang mengoperasikan lighting system baru yang disebutkan dalam ketentuan butir (3) pada bandar udara sebelum mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan hasil kedua pemeriksaan ini dipenuhi:

pemeriksaan oleh personel fasilitas listrik bandar udara yang menyatakan telah memenuhi spesifikasi yang disebutkan dalam Standar Teknis Pengoperasian bandar udara (MOS Part 139); dan
pemeriksaan sistem dengan flight check.

Apabila pemeriksaan terhadap pemenuhan spesifikasi memerlukan peralatan/instrumentasi survei, penyelenggara bandar udara harus memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh personel yang mempunyai kemampuan dan pengalaman melaksanakan survei dimaksud dan diakui oleh Direktur Jenderal Perhubungan

Jenis lighting system pada butir (1) meliputi:

Approach lighting system;
Runway lighting system untuk instrument approach runway; dan
Visual approach slope indicator system untuk pesawat jet/turbo prop (sistem lain yang dimaksudkan untuk penggunaan sementara dengan periode tidak lebih dari 30 hari).

139.071 Airport Emergency Plan

Penyelenggara bandar udara wajib menyiapkan Rencana Penanggulangan Gawat Darurat Bandar Udara (Airport Emergency Plan).

Airport Emergency Plan harus memuat tentang:
1. prosedur koordinasi antar semua organisasi/unit kerja yang terkait dengan pelayanan keadaan darurat; dan
2. hal-hal yang dipersyaratkan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara untuk dicantumkan dalam Airport Emergency Plan.

Komite Penanggulangan Gawat Darurat Bandara harus meninjau kembali Airport Emergency Plan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun dan membuat perubahan yang diperlukan untuk menjamin bahwa Airport Emergency Plan dapat beroperasi dengan

Peninjauan Airport Emergency Plan harus berkonsultasi dengan organisasi/unit kerja yang

Setelah keadaan darurat terjadi atau setelah latihan penanggulangan keadaan darurat dilaksanakan, penyelenggara bandar udara harus mengupayakan agar Komite Penanggulangan Gawat Darurat Bandara melakukan hal-hal sebagai berikut:

peninjauan ulang efektifitas langkah-langkah atau tindakan-tindakan (respon) terhadap keadaan darurat di bandar udara; dan
penilaian terhadap Emergency Plan dianggap sudah memadai untuk menanggulangi keadaan darurat di bandar udara apabila telah memenuhi hal-hal di bawah ini;
- telah dilakukan flight check;

telah diambil langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk menjamin agar Airport Emergency Plan dapat beroperasi dengan

Penyelenggara bandar udara harus menjamin:

catatan setiap peninjauan ulang terhadap Airport Emergency Plan harus dibuat; dan
Setiap catatan sebagaimana dimaksud butir (a), harus disimpan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun setelah peninjauan ulang terkait dilakukan.

139.073 Komite Penanggulangan Gawat Darurat Bandara

Penyelenggara bandar udara wajib membentuk Komite Penanggulangan Gawat Darurat bandar

Komisi Penanggulangan Gawat Darurat bandar udara, terdiri dari wakil instansi Pemadam Kebakaran, Kepolisian, Kesehatan/Rumah Sakit atau Instansi penanggulangan darurat lainnya di sekitar lokasi Bandara yang paling memungkinkan untuk diminta bantuannya apabila terjadi keadaan darurat di bandar

139.075 Pengujian Terhadap Airport Emergency Plan

Penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan latihan penanggulangan gawat darurat skala penuh sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali untuk menguji:

Koordinasi, komunikasi, dan komando antara organisasi/unit kerja terkait dengan mengacu pada dokumen Airport Emergency Plan; dan
Memadainya personel, prosedur, dan fasilitas yang disiapkan untuk gawat

Jika gawat darurat terjadi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum pelatihan emergency dilakukan, penyelenggara bandar udara dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk memperpanjang jangka waktu atau menunda pelaksanaan latihan emergency skala penuh

Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat menyetujui permohonan apabila:

semua organisasi/unit kerja terkait memberikan respon yang sesuai dengan ketentuan emergency;
emergency plan telah memadai dalam mengatasi keadaan darurat

Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat memperpanjang periode waktu untuk latihan skala penuh sampai dengan 2 (dua) tahun setelah keadaan emergency sesungguhnya

Penyelenggara bandar udara harus melakukan latihan secara parsial dalam selang tahun antara latihan skala penuh (latihan sesungguhnya, jika dipergunakan) untuk memastikan terdapat temuan kekurangan selama latihan skala penuh yang telah

Airport Emergency Plan wajib memperhatikan prinsip-prinsip faktor kemanusiaan untuk memastikan respon optimal dari semua pihak

077 Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (Safety Management System)

Setiap penyelenggara bandar udara bersertifikat wajib memiliki dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara yang minimal meliputi:

kebijakan dan sasaran keselamatan;
manajemen resiko keselamatan;
jaminan keselamatan; dan
promosi

Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (Safety Management System) selambat-lambatnya:

1 Januari 2010 untuk bandar udara yang melayani angkutan udara luar negeri; dan
1 Januari 2011 untuk bandar udara yang tidak melayani angkutan luar

Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (Safety Management System) harus mengacu pada pedoman pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan

Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (Safety Management System) sebagaimana dimaksud pada butir (1) mengatur pula kewajiban semua pengguna bandar udara, termasuk mereka yang melakukan kegiatan secara independen di bandar udara (khusus terkait dengan penerbangan atau aircraft handling), untuk bekerja sama dalam program peningkatan keselamatan, pemenuhan ketentuan keselamatan, dan ketentuan yang mewajibkan segera melaporkan apabila terjadi suatu kecelakaan (accident), kejadian (incident) atau suatu kesalahan yang mempengaruhi

Penyelenggara bandar udara dalam setiap rencana perubahan fasilitas dan prosedur yang ada, wajib melaksanakan risk assessment dan upaya mengurangi/mitigasi dampak hingga memenuhi prinsip ALARPs (As Low As Reasonably Practicables) sebelum rencana tersebut

139.079 Inspeksi Kelayakan Pelayanan Operasi Bandar Udara (Airport Serviceability Inspections)

Penyelenggara bandar udara harus menjamin inspeksi kelayakan keselamatan operasi bandar udara dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis Pengoperasian Bandar
Inspeksi keselamatan operasi bandar udara (airport safety inspection) adalah suatu inspeksi yang dilakukan terhadap bandar udara untuk memastikan bahwa bandar udara yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan keselamatan untuk pengoperasian pesawat
Inspeksi kelayakan keselamatan operasi bandar udara harus dilaksanakan:
1. setelah terjadi badai, angin ribut atau cuaca buruk lainnya;
2. apabila personel pelayanan lalu lintas penerbangan atau Direktur Jenderal Perhubungan Udara menghendaki dilakukan inspeksi; dan
3. segera mungkin setelah terjadinya kecelakaan (accident) atau kejadian (incident) pesawat udara di bandar

139.081 Inspeksi Kelayakan Keselamatan Operasi Bandar Udara (Airport Safety Inspections)

Penyelenggara bandar udara yang memiliki sertifikat harus melakukan inspeksi keselamatan sedikitnya satu kali dalam
Inspeksi keselamatan (safety inspection) dilakukan oleh petugas atau inspektor atau badan hukum Indonesia yang ditunjuk atau diberi izin oleh Direktorat Jenderal Perhubungan
Pelaksana safety inspection harus memberikan laporan tertulis pada penyelenggara bandar udara tentang:
1. hal-hal yang terdapat pada Appendix 4; dan
2. pekerjaan perbaikan yang diperlukan untuk dapat memenuhi
Setelah menerima laporan, dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari penyelenggara bandar udara harus menyerahkan pada Direktur Jenderal Perhubungan Udara:

salinan laporan; dan
jika laporan menyebutkan perlunya pekerjaan perbaikan, maka harus menyebutkan waktu dan bagaimana penyelenggara bandar udara melakukan

139.083 Internal Safety Audit Oleh Penyelenggara Bandar Udara

Penyelenggara bandar udara yang telah mempunyai safety management system dalam pengoperasiannya, wajib mengadakan audit terhadap safety management system bandar udara, yang termasuk inspeksi terhadap fasilitas dan peralatan, prosedur operasi dan personel bandar Audit ini mencakup tanggung jawab penyelenggara bandar udara dan memberikan penilaian terhadap:

informasi yang dipublikasikan dalam AIP adalah informasi yang terbaru dan akurat; dan
relevansi, validitas, dan akurasi dari prosedur operasi (standard operating procedure) dalam Pedoman Pengoperasian Bandar

Pelaksanaan audit mengacu pada peraturan dalam 079 (1) dan wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun terkecuali diperintahkan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Audit yang dilaksanakan wajib memenuhi semua peraturan berlaku yang terdapat pada Pedoman Pengoperasian Bandar

Penyelenggara bandar udara harus memastikan bahwa yang melaksanakan audit adalah personel yang mempunyai kemampuan teknis operasional dan pengalaman dalam melaksanakan setiap audit dan inspeksi bandar

Penyelenggara bandar udara wajib memastikan bahwa laporan audit atau inspeksi disiapkan dan ditandatangani oleh personel yang melakukan audit atau ins

139.085 Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan-Pekerjaan Bandar Udara

Penyelenggara bandar udara harus memastikan bahwa semua pekerjaan- pekerjaan bandar udara yang dilaksanakan telah dilakukan risk assessment dan risk mitigation serta diumumkan sehingga tidak menimbulkan bahaya pengoperasian pesawat udara atau membingungkan

Penyelenggara bandar udara harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara yang berkaitan dengan perencanaan dan persyaratan sebelum pekerjaan-pekerjaan bandar udara tersebut

139.087 Perizinan Masuk ke Bandar Udara

Penyelenggara bandar udara harus mengizinkan setiap personel yang diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melakukan pemeriksaan dan mengadakan pengujian terhadap personel, fasilitas, peralatan atau peraturan pengoperasian guna menjamin keselamatan pengoperasian pesawat

Penyelenggara bandar udara mengacu pada peraturan 081 (1) wajib mengizinkan personel yang diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk masuk ke setiap bagian dari bandar udara atau semua fasilitas, peralatan, personel, dokumen atau catatan mengenai bandar udara berdasarkan pada butir (1) di atas.

139.089 Pemberitahuan dan Pelaporan

Penyelenggara bandar udara harus memenuhi regulasi ini dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta memberitahukan kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic control) dan/atau pilot mengenai bagian-bagian spesifik dalam butir (2) sampai (6). Batasan waktu pelaporan harus

Penyelenggara bandar udara wajib memberitahukan kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic control) dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan perubahan atau pembatasan, mengenai perubahan yang terjadi pada kondisi fisik bandar udara yang direncanakan baik bersifat sementara atau tetap yang dapat mempengaruhi keselamatan pesawat Rencana perubahan fisik bandar udara harus disertai kajian keselamatan atau rsik assessment dan risk mitigation.

Untuk mempertahankan akurasi informasi mengenai bandar udara yang dipublikasikan dalam AIP, penyelenggara bandar udara wajib menyampaikan secara tertulis kepada AIS secepatnya setiap perubahan yang terjadi (selain dari perubahan, maka akan dipublikasikan melalui NOTAM).

Penyelenggara bandar udara wajib memastikan secepatnya pengumuman yang diberikan oleh personel pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic control) mengikuti aturan yang diketahui oleh penyelenggara bandar udara, seperti:

semua objek (benda) yang ketinggiannya melewati obstacle limitation surface bandar udara;
keberadaan benda-benda penghalang, keadaan yang membahayakan atau setiap peristiwa di atau dekat bandar udara yang bisa mempengaruhi keselamatan penerbangan;
setiap penurunan tingkat pelayanan bandar udara dari tingkat yang dipublikasikan dalam AIP atau AIS Publication; dan
setiap penutupan suatu bagian dari daerah manuver di bandar

Apabila bandar udara bersangkutan bukan merupakan bandar udara yang ruang udaranya dikendalikan (controlled airport), maka pemberitahuan harus disampaikan juga kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic control) unit bandar udara

Jika tidak memungkinkan pemberitahuan informasi dilakukan secepatnya, maka penyelenggara bandar udara harus memberitahukan secepatnya pada penerbang yang berkaitan dengan informasi

139.091 Keberadaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

(Obstacle Limitation Surface)

Penyelenggara bandar udara harus memastikan bahwa Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (obstacle limitation surface) untuk bandar udara bersangkutan telah dibuat sesuai dengan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139).

139.093 Pemantauan Ruang Udara

Penyelenggara bandar udara harus melakukan pemantauan terhadap ruang udara disekitar bandar udara untuk mengetahui adanya pelanggaran terhadap Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (obstacle limitation surface) oleh suatu objek (bangunan, struktur lainnya, atau benda tumbuh).

Pemantauan terhadap ruang udara harus sesuai dengan Standar Teknis Pengoperasian Bandar

Penyelenggara bandar udara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa obstacle yang terdapat di bandar udara atau disekitar bandar udara dapat terdeteksi sesegera

139.095 Pemberitahuan Adanya Obstacle

Apabila penyelenggara bandar udara mengetahui adanya suatu halangan (obstacle), maka harus segera memberitahukan kepada personel pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic control) dan menyampaikan secara rinci tentang lokasi, ketinggian obstacle dimaksud dan membuat amandemen terhadap runway declared distance apabila memungkinkan.

139.097 Pencegahan Terjadinya Runway Incursion

Untuk mencegah terjadinya kejadian landas pacu (runway incursion) penyelenggara bandar udara wajib:

mempunyai personel atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kejadian landas pacu (runway incursion);
memastikan seluruh fasilitas aerodrome mempunyai bentuk fisik yang membantu mengurangi kesalahan masuk ke arah landas pacu oleh pengguna yaitu pilot dan pengemudi kendaraan sisi udara;
mengimplementasikan Safety Management System sesuai persyaratan yang dimaksud dalam 105 untuk memastikan terjaminnya keselamatan di landas pacu (runway safety);
memastikan bahwa sign, marking, dan lighting terpelihara dan dapat terlihat jelas, mencukupi dan tidak menimbulkan keraguan dalam semua kondisi operasional sesuai dengan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139);
memastikan bahwa informasi daerah kerja sementara (temporary work areas) selama masa konstruksi maupun pemeliharaan telah cukup disebarkan kepada pihak terkait dan sign maupun marking sementara dapat terlihat, memenuhi persyaratan dan tidak menimbulkan keraguan pada semua kondisi operasi;
mengadakan pelatihan formal pengemudi dan program penilaiannya

(assessment programme);

mengadakan pelatihan formal pelatihan komunikasi dan penilaiannya untuk pengemudi maupun personel yang bekerja di dalam maupun di sekitar landas pacu;

menyediakan pelatihan bersama dan pengenalan aerodrome untuk pilot, pengatur lalu lintas udara dan pengemudi kendaraan sisi udara untuk meningkatkan pemahaman terhadap peran dan kesulitan yang dihadapi dari personel yang bekerja di bagian terkait lainnya; dan
memastikan setiap kejadian landas pacu (runway incursion) dilaporkan dan diinvestigasi secara rinci untuk mengidentifikasi penyebab (causal) spesifik dan faktor penyumbang kejadian (contributory factors)

SUB BAGIAN 139E PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN (EXEMPTIONS)

139.099 Pengecualian dari Kewajiban (Exemptions)

Direktur Jenderal Perhubungan Udara secara tertulis dapat memberikan pengecualian kepada penyelenggara bandar udara dari kewajiban untuk memenuhi hal-hal yang tertulis dalam ketentuan

Sebelum memutuskan untuk memberikan pengecualian, Direktur Jenderal Perhubungan Udara harus memperhitungkan dan mempertimbangkan segala aspek keselamatan penerbangan, berdasarkan risk assessment dan risk mitigation yang disampaikan oleh penyelenggara bandar

Pengecualian atas kewajiban tergantung pada tingkat kepatuhan penyelenggara bandar udara terhadap persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang sangat diperlukan dalam pemenuhan aspek keselamatan

Penyelenggara bandar udara harus mematuhi persyaratan dan prosedur yang terdapat dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara.

Jika penyelenggara bandar udara tidak dapat memenuhi persyaratan standar yang tercantum dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139), Direktur Jenderal Perhubungan Udara wajib mensyaratkan kepada penyelenggara bandar udara untuk melaksanakan risk assessment dan kajian aeronautika yang dapat menjamin tingkat keselamatan operasional pesawat

Penyelenggara bandar udara setelah melaksanakan seperti pada butir (5) diatas, dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, wajib melaporkan kepada unit AIS untuk proses publikasi dalam AIP.

SUB BAGIAN 139F Register Bandar Udara

Definisi Register Bandar Udara

Register Bandar Udara adalah bandar udara yang melayani pesawat udara untuk angkutan udara niaga dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas sampai dengan 5.700 (lima ribu tujuh

ratus) kilogram untuk angkutan udara niaga, termasuk tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport/helideck) dan bandar udara perairan (waterbase), dimana penyelenggara bandar udara tersebut telah mengajukan permohonan dan mendapat registrasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagai register bandar udara.

139.102 Permohonan Untuk Registrasi Bandar Udara

Penyelenggara register bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas sampai dengan 5700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram untuk angkutan udara niaga termasuk tempat pendaratan lepas landas helikopter (heliport/helideck) dan Bandar Udara Perairan, harus mengajukan permohonan pada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk registrasi bandar

Permohonan yang dibuat harus dalam format isian yang telah ditentukan dan harus dilengkapi dengan:

informasi bandar udara seperti yang dipersyaratkan dalam Appendix 3a, Appendix 3b dan Appendix 3c;
pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh orang yang telah diberikan wewenang oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dengan syarat:
- orang tersebut telah melaksanakan pemeriksaan keselamatan bandar udara; dan
- bandar udara telah memenuhi standar yang berlaku berdasarkan pada aturan 109 dan memenuhi aspek keselamatan untuk dioperasikan.

organisasi dan personel penyelenggara bandar udara, termasuk nama orang yang menjadi petugas pelapor untuk bandar

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat menunjuk orang yang sesuai dengan kondisi yang dijelaskan pada Appendix 5 sebagai acuan untuk mengadakan pemeriksaan keselamatan pada bandar udara terdaftar dan menandatangani pernyataan untuk mematuhi standar-standar keselamatan yang

139.105 Registrasi Bandar Udara

Apabila penyelenggara register bandar udara telah mengajukan permohonan registrasi bandar udara yang mengacu pada butir 139.103, Direktur Jenderal Perhubungan Udara harus:

mencatat atau mendaftar bandar udara tersebut dengan memasukkan informasi tentang:
- nama bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase;
- lokasi lengkap;
- nama dan alamat penyelenggara bandar udara atau heliport/helideck atau

waterbase.

memberitahukan secara tertulis penyelenggara register bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase bahwa bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase tersebut telah terdaftar; dan
mempublikasikan informasi lengkap tentang bandar udara atau heliport atau waterbase seperti dalam Appendix 3a, Appendix 3b, dan Appendix 3c dalam Aeronautical Information Publication melalui unit Aeronautical Information Services.

139.107 Pemberitahuan Penolakan untuk Registrasi Bandar Udara

Apabila Direktur Jenderal Perhubungan Udara menolak untuk registrasi suatu bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan secara lengkap, Direktur Jenderal Perhubungan Udara harus memberikan pemberitahuan tertulis pada penyelenggara bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase dengan disertai alasan penolakannya.

139.109 Registrasi

Direktur Jenderal Perhubungan Udara harus membuat dan menyimpan format registrasi bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara mempublikasikan register bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase untuk dapat diketahui oleh unsur masyarakat pada waktu dan tempat yang
Direktur Jenderal Perhubungan Udara harus mengubah informasi yang tercatat dalam pendaftaran bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase jika terdapat perubahan informasi dari penyelenggara bandar
Direktur Jenderal Perhubungan Udara harus memperbaiki informasi dalam registrasi bandar udara atau heliport atau waterbase jika dalam informasi tersebut terdapat

139.111 Masa Berlaku Registrasi

Registrasi bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase berlaku selama 3 (tiga) tahun kecuali terjadi

Selama registrasi bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase ditunda, penyelenggara bandar udara dilarang mengoperasikan bandar

139.113 Permintaan Pencabutan Registrasi

Apabila penyelenggara register bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase menghendaki pencabutan pendaftaran, maka penyelenggara bandar udara harus memberitahu secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara harus mencabut pendaftaran pada tanggal yang tertera dalam pemberitahuan dan mengatur bahwa:
1. pencabutan diumumkan dalam NOTAM; dan
2. informasi lengkap tentang pendaftaran dan semua informasi lain mengenai bandar udara akan dihapus dari AIP.

139.115 Penundaan atau Pencabutan Registrasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Direktur Jenderal Perhubungan Udara akan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk diberikan kepada penyelenggara register bandar udara, mengenai penundaan atau pencabutan registrasi dari bandar udara apabila terdapat alasan yang terpercaya, bahwa :

bandar udara gagal memenuhi setiap standar yang diberikan untuk bandar udara seperti pada ketentuan peraturan 117; atau
penyelenggara bandar udara gagal memenuhi aturan seperti pada 083, 139.119 – 139.127.

Sebelum menunda atau mencabut registrasi dari bandar udara, Direktur Jenderal Perhubungan Udara harus :

memberitahu penyelenggara bandar udara penyebabnya dengan:
- memperlihatkan fakta dan keadaan yang menurut pendapat Direktur Jenderal Perhubungan Udara dijadikan acuan untuk memberikan keputusan penundaan atau pencabutan; dan
- mengundang operator untuk memperlihatkan penyebabnya, mengapa pendaftaran tidak boleh ditunda atau dicabut, secara tertulis dalam 30 hari setelah pemberitahuan

mempertimbangkan setiap alasan yang dibuat oleh operator untuk Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam waktu yang tercantum dalam butir (a) (2).

139.117 Penerapan Standar Untuk Register Bandar Udara atau

Heliport/Helideck atau Waterbase

Penerapan standar untuk register bandar udara atau heliport/helideck atau

waterbase antara lain:

Penerapan standar untuk register bandar udara atau heliport/helideck atau

waterbase dalam hubungan dengan hal sebagai berikut :

karakteristik fisik dari daerah pergerakan;
obstacle limitation surfaces;
marka atau rambu bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase;
pencahayaan (lighting);
indikator arah angin; dan
signal circle dan ground signal.

Setiap standar lain yang mengarah pada Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara yang dapat diterapkan pada bandar udara

139.119 Kompetensi Personel

Penyelenggara register bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase wajib mempekerjakan personel yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai bidangnya sebagaimana diatur pada ketentuan 139.045.

139.121 Pendidikan dan/atau Pelatihan bagi Personel Register Bandar Udara atau Heliport/Helideck atau Waterbase

Penyelenggara register bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase harus menjamin bahwa semua personel yang dipekerjakan mendapatkan pendidikan dan/atau pelatihan yang memadai.

139.123 Petugas Pelaporan (Reporting Officer)

Penyelenggara register bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase wajib menunjuk 1 (satu) atau lebih petugas
Petugas pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir (1), bertugas :
1. melakukan pengawasan terhadap kemampuan operasional bandar udara;
2. melaporkan setiap incident dan accident termasuk yang disebabkan oleh bird strike kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk disampaikan kepada ICAO;
3. melaporkan kepada NOTAM Office dan Air Traffic Control setiap perubahan yang terjadi di bandar udara sesuai dengan ketentuan 085;
4. informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan secara tertulis kepada AIS untuk dipublikasikan dalam AIP; dan
5. mengklarifikasi AIP yang sudah dipublikasi oleh AIS untuk kemudian dilaporkan kembali kepada AIS mengenai kebenaran data
Penyelenggara register bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase wajib memberikan pendidikan dan/atau pelatihan yang memadai kepada petugas

139.125 Pemberitahuan atas Perubahan Dalam Informasi Yang Dipublikasikan Dalam AIP

Penyelenggara register bandar udara termasuk heliport/helideck dan waterbase wajib melaporkan setiap perubahan data informasi bandar udara terdaftar kepada unit AIS.
Informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) harus disampaikan secara tertulis kepada AIS untuk dipublikasikan dalam AIP.

Penyelenggara register bandar udara termasuk heliport/helideck dan waterbase mengklarifikasi AIP yang sudah dipublikasi oleh AIS untuk kemudian dilaporkan kembali kepada AIS mengenai kebenaran data

139.127 Pemeriksaan Keselamatan

Peraturan ini berlaku untuk register bandar udara atau heliport/helideck atau

waterbase yang digunakan oleh pesawat udara untuk angkutan udara niaga.

Penyelenggara register bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase harus mengatur waktu pelaksanaan pemeriksaan keselamatan yang dilakukan sedikitnya sekali dalam 1 (satu)

Pemeriksaan keselamatan dilakukan oleh staf atau orang atau badan hukum Indonesia yang ditunjuk atau diberi kewenangan atau izin oleh Direktur Jenderal Perhubungan

Staf atau orang atau badan hukum Indonesia yang melaksanakan pemeriksaan keselamatan harus memberi laporan tertulis pada penyelenggara register bandar udara:

persyaratan dalam Appendix 4; dan
menyebutkan pekerjaan yang dibutuhkan untuk bandar udara untuk memenuhi penerapan

Dalam 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, penyelenggara register bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase harus memberikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara:

copy dari laporan; dan
apabila laporan menyebutkan pekerjaan perbaikan yang diperlukan, maka diperlukan pernyataan yang menyebutkan kapan dan bagaimana penyelenggara bandar udara melakukan pekerjaan

Register bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase dapat ditunda atau dicabut bila ketentuan peraturan pada butir (2) tidak dilakukan atau berdasarkan laporan pemeriksaan keselamatan dinyatakan tidak laik dioperasionalkan atau tidak memenuhi persyaratan teknis

139.129 Pengecualian dari Kewajiban (Exemptions)

Jika penyelenggara register bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase tidak dapat memenuhi persyaratan standar yang tercantum dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139), maka bandar udara wajib melaksanakan risk assessment dan kajian aeronautical yang dapat menjamin tingkat keselamatan operasional pesawat

Penyelenggara register bandar udara atau heliport/helideck atau waterbase

setelah melaksanakan seperti pada butir (1) diatas, dan telah mendapatkan

persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, wajib melaporkan kepada unit AIS untuk proses publikasi dalam AIP.

SUB BAGIAN 139G Bandar Udara Yang Melayani Angkutan Udara Bukan Niaga

139.131 Ketentuan

Bandar udara yang melayani angkutan udara bukan niaga dengan pesawat udara berkapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas sampai dengan 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram, termasuk tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport/helideck) dan bandar udara perairan (waterbase) harus mengajukan permohonan pada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk registrasi.

139.133 Kewajiban

Penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud dalam butir 139.131 wajib:

memenuhi Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara;
mempunyai personel pengoperasian bandar udara yang memenuhi persyaratan;
melakukan inspeksi keselamatan operasi bandar udara sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun oleh petugas atau inspektor atau badan hukum Indonesia yang ditunjuk atau diberi izin oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
melaporkan kegiatan operasionalnya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3

SUB BAGIAN 139H PELAYANAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)

Sebagai salah satu negara penandatangan Konvensi Chicago, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dengan standar minimum sesuai dengan ketentuan Chapter 9.2 Annex 14 Konvensi Chicago.

Untuk memenuhi kewajiban dimaksud, pada sub bagian ini ditetapkan bahwa untuk penyelenggara bandar udara yang melayani rute penerbangan dari dan ke luar negeri atau bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dengan tingkat operasi penerbangan tertentu, diwajibkan untuk menyediakan pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) sesuai standar minimum.

139.135 Penerapan

Ketentuan pada sub bagian ini berlaku untuk Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang diberikan pada bandar udara yang melayani penerbangan

Ketentuan pada sub bagian ini menetapkan standar teknis dan operasional bagi pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).
Ketentuan pada sub bagian ini tidak berlaku bagi Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang disediakan oleh instansi

139.137 Definisi

Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut PKP-PK adalah PKP-PK pada bandar udara.

Operasi PKP-PK adalah operasi yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan PKP-PK.

Penyedia Pelayanan PKP-PK untuk bandar udara, adalah orang atau organisasi yang memberikan pelayanan PKP-PK di bandar udara bersangkutan.

Kategori bandar udara, adalah suatu tingkatan yang dihitung atau dirumuskan berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Chapter 9.2 Annex 14 Konvensi Chicago;

Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara, adalah suatu dokumen yang terkait dengan pengaturan dalam PKPS Bagian 139 Sub Bagian G, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

139.139 Tugas dan Fungsi dari PKP-PK

Tugas dari PKP-PK pada bandar udara adalah:

menyelamatkan jiwa dan harta dari suatu pesawat udara yang mengalami kecelakaan atau kebakaran di bandar udara dan sekitarnya; dan
mengendalikan dan memadamkan api, melindungi manusia dan barangnya yang terancam oleh api di bandar udara baik itu di pesawat udara atau fasilitas bandar

Ketentuan pada butir (1) tidak menghalangi PKP-PK untuk memberikan pelayanan pertolongan atau pemadaman ditempat lain dalam bandar udara, dengan ketentuan prioritas utama mengacu pada butir (1) diatas.

139.141 Persetujuan Pemberian Pelayanan

Orang atau organisasi tidak boleh memberikan pelayanan PKP-PK terkecuali sudah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan

Pada bandar udara yang bersertifikat, Direktur Jenderal Perhubungan Udara akan menentukan pelayanan PKP-PK yang sesuai dengan prosedur sertifikasi bandar udara dan penilaian kepatuhan secara Informasi tersebut dijelaskan dalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara.

139.143 Penerbitan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara.

Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara harus memuat juga:
1. Standar dan kriteria pelayanan PKP-PK;
2. Standar prosedur, sistem, dan dokumen pelayanan PKP-PK;
3. Standar fasilitas dan peralatan Pelayanan PKP-PK; serta
4. Standar kecakapan, kualifikasi minimum dan standar training personel pelayanan PKP-PK.

Segala persyaratan atau aturan dari regulasi yang dibutuhkan akan dicantumkan pada standar teknis dan persyaratan

139.145 Pengaruh dari Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara

Apabila Direktur Jenderal Perhubungan Udara secara tertulis menetapkan suatu cara untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara, maka penyedia layanan PKP-PK yang menggunakan cara tersebut dapat dianggap sudah memenuhi/mematuhi persyaratan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat memeriksa lebih jauh kepatuhan penyedia layanan PKP-PK terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Pengoperasian bandar

139.147 Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Penyedia Layanan PKP- PK

Apabila standar yang berlaku menghendaki adanya suatu sistem atau prosedur bagi PKP-PK, maka penyedia layanan wajib menjamin bahwa sistem atau prosedur dimaksud tersedia dan diimplementasikan.

139.149 Standar dan Persyaratan Pelayanan PKP-PK

Untuk bandar udara bersertifikat dan bandar udara terdaftar, standar dan persyaratan pelayanan PKP-PK berlaku ketentuan:
1. Chapter 9 Annex 14 Konvensi Chicago; dan
2. Standar Teknis Pengoperasian Bandar

Penyelengara bandar udara harus menyampaikan tingkat pelayanan PKP-PK kepada unit AIS untuk dipublikasikan dalam AIP.

Sebelum dilakukan publikasi sebagaimana diatur dalam butir (2) wajib dilakukan verifikasi data oleh unit AIS bersama unit kerja

139.151 Perbedaan (Inconsistency) Antara Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139) dengan Chapter 9 Annex 14

Apabila persyaratan yang ditetapkan pada Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara yang diberlakukan pada suatu bandar udara tidak sama dengan yang ditetapkan dalam Chapter 9 Annex 14 Konvensi Chicago, maka yang berlaku adalah Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139).

139.153 Persyaratan Pengetahuan, Peralatan, dan Keahlian Untuk Menghadapi Bahaya Keselamatan Penerbangan

Penyedia layanan PKP-PK harus mempunyai pengetahuan, peralatan, dan keahlian untuk menghadapi setiap keadaan bahaya yang mungkin timbul pada saat adanya kejadian, kecelakaan, termasuk semua bahaya yang disebutkan dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS 139).

139.155 Kewajiban Mempertahankan Pelayanan PKP-PK

Penyedia jasa PKP-PK harus menjamin bahwa pelayanan PKP-PK selalu tersedia sepanjang waktu atau periode waktu sebagaimana yang dipublikasikan dalam AIP.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (1), tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat aktivitas penerbangan menurun, tingkat pelayanan (level of protection) diturunkan sampai dengan batas yang diizinkan, yang mengacu pada Chapter 9 Annex 14 Konvensi

139.157 Response Time

Kemampuan personel dan peralatan PKP-PK harus memenuhi ketentuan mengenai respon waktu seperti yang disebutkan dalam Chapter 9 Annex 14.

139.159 Bangunan dan Fasilitas

Penyedia layanan PKP-PK harus menyediakan bangunan dan fasilitas layanan PKP-PK diantaranya:
1. gedung PKP-PK (fire station) yang dilengkapi dengan watch room;
2. fasilitas komunikasi antara gedung PKP-PK dengan pengatur lalu lintas udara dan antara kendaraan dengan kendaraan lain;
3. fasilitas untuk keperluan perawatan kendaraan dan peralatan;
4. fasilitas pelatihan;
5. fasilitas gudang; dan
6. fasilitas akses untuk keluar dari batas tanah bandar udara, terutama pada daerah pendekatan dan lepas

Penyedia layanan PKP-PK harus menjamin bahwa fire station dan peralatan pelayanan PKP-PK sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan (termasuk persyaratan lokasi) dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139).

Penyedia layanan PKP-PK harus menjamin tersedianya fasilitas penggantian dan pengisian kembali pasokan air untuk kendaraan PKP-PK sesuai dengan ketentuan dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139).

Penyedia layanan PKP-PK harus menjamin bahwa terdapat emergency access road untuk pelayanan PKP-PK di bandar udara sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139).

Penyedia layanan PKP-PK harus menjamin bahwa terdapat fasilitas suatu lokasi untuk persiapan (stand by point) dalam keadaan darurat, yang memungkinkan kendaraan pemadam kebakaran untuk mencapai response time yang disyaratkan dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139).

139.161 Pengumuman Masa Berlaku Pelayanan PKP-PK

Penyedia layanan PKP-PK harus memastikan bahwa kemampuan personel dan fasilitas PKP-PK harus sama dengan yang dipublikasikan dalam AIP.

Apabila karena suatu alasan, pelayanan PKP-PK untuk sementara tidak sesuai ketentuan dalam ketentuan ini, maka penyedia layanan PKP-PK harus menyampaikan kepada NOTAM Office tidak lebih dari 24 jam terhadap penurunan kemampuan fasilitas PKP-PK dan perkiraan waktu untuk dapat melayani secara penuh (full service).

Pada bandar udara bersertifikat, penyelenggara bandar udara harus memastikan bahwa suatu prosedur disediakan sesuai dengan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara, dan memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan

Bagi bandar udara terdaftar suatu prosedur pelayanan PKP-PK harus disediakan dan diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan

139.163 Persediaan Bahan Pemadam Api

Di bandar udara harus terdapat persedian bahan pemadam api sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK, berdasarkan standar yang

Persediaan cadangan bahan pemadam api sebagaimana butir (1) diatas harus terdiri dari:

bahan pemadam api utama dan pelengkap minimal 200% dari kategori bandar udara untuk PKP-PK; dan
air yang tersedia minimal 400 % dari kategori bandar udara untuk PKP-PK.

139.165 Kendaraan dan Peralatan PKP-PK

Bandar udara harus tersedia kendaraan dan peralatan untuk membawa bahan pemadam api ke tempat kejadian/kebakaran.

Harus terdapat kendaraan dan peralatan lainnya apabila diperlukan sesuai dengan standar yang

Setiap peralatan atau kendaraan:

harus mampu membawa bahan pemadam ke lokasi kebakaran sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku;dan
harus mempunyai kinerja (performance) sesuai dengan yang dipersyaratkan

oleh peraturan yang berlaku.

Kendaraan pemadam harus membawa sejumlah peralatan tambahan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan yang

Setiap kendaraan dan peralatan harus dalam kondisi siap beroperasi dengan

Warna kendaraan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan yang

Penyelenggara Pelayanan PKP-PK harus membuat dan mempertahankan buku petunjuk perawatan (maintenance instruction) dan petunjuk pengoperasian untuk setiap kendaraan dan peralatan yang dimiliki termasuk semua informasi yang diperlukan guna memungkinkan personel yang mempunyai kemampuan secara teknis melakukan perawatan, pemantauan kinerja, pelaporan kerusakan dan penyimpanan catatan-catatan dari kendaraan atau

139.167 Kendaraan dan Peralatan Lain

Selain kendaraan dan peralatan pemadam, di bandar udara harus ada kendaraan dan peralatan lain dalam jumlah yang memadai untuk pelaksanaan pelayanan, sesuai dengan standar dan persyaratan yang

Kinerja kendaraan dan peralatan ini harus sesuai dengan standar dan persyaratan yang

Penyedia layanan PKP-PK harus memberi tahu secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara setiap penurunan dari standar pelayanan, seperti:

penurunan dari pelayanan; dan
berapa lama penurunan itu terjadi sebelum terpenuhinya kembali

Kendaraan dimaksud harus membawa peralatan tambahan sesuai dengan standar dan persyaratan yang

Penyedia layanan PKP-PK harus mempertahankan buku petunjuk perawatan (maintenance instruction) untuk setiap kendaraan dan peralatan yang dimiliki termasuk semua informasi yang diperlukan guna memungkinkan personel yang mempunyai kemampuan secara teknis melakukan perawatan, pemantauan kinerja, pelaporan kerusakan, dan penyimpanan catatan-catatan dari kendaraan atau

139.169 Kendaraan dan Peralatan untuk Lingkungan yang Sulit

Apabila pergerakan pesawat udara di bandar udara dekat pada daerah perairan atau rawa-rawa atau daerah sulit lainnya yang cukup luas, maka harus disediakan kendaraan dan peralatan PKP-PK khusus, sesuai tingkat kesulitan dan bahaya yang

Setiap kendaraan, perahu dan peralatan PKP-PK khusus harus tersedia dalam jumlah sekurang-kurangnya sesuai dengan standar dan persyaratan yang

Setiap kendaraan, perahu, dan peralatan PKP-PK khusus harus berwarna sesuai dengan standar dan persyaratan

139.171 Komisioning Kendaraan dan Peralatan Baru

Penyedia layanan PKP-PK tidak dibenarkan mengoperasikan kendaraan dan peralatan baru yang dapat mempengaruhi kualitas bahan pemadam, kecuali :

Kendaraan atau peralatan dimaksud telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, setelah spesifikasi teknis memenuhi standar dan persyaratan yang Direktur Jenderal Perhubungan Udara menyetujui spesifikasi kendaraan atau peralatan memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku; atau
Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengetahui bahwa spesifikasi teknis kendaraan atau peralatan dimaksud sudah sesuai dengan standar dan persyaratan yang

Semua pelatihan yang diperlukan bagi para personel telah selesai dan lengkap

139.173 Komisioning Terhadap Peralatan Tertentu

Setiap kendaraan dan peralatan PKP-PK yang akan dioperasikan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara setelah memenuhi persyaratan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara dan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara.

139.175 Pakaian Pelindung Dan Peralatan

Untuk personel PKP-PK di bandar udara harus tersedia :

pakaian pelindung dengan jumlah sekurang-kurangnya sesuai dengan standar persyaratan yang berlaku; dan

peralatan pelindung lain dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang

139.177 Komunikasi

Peralatan komunikasi harus tersedia di bandar udara dalam jumlah yang memadai pada saat pelaksanaan pelayanan PKP-PK.

Pada setiap kendaraan yang dioperasikan untuk pelayanan PKP-PK harus tersedia peralatan komunikasi sesuai dengan standar dan persyaratan yang

Personel yang mengoperasikan peralatan komunikasi harus memiliki sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan yang

Pengoperasian alat komunikasi tidak dibenarkan mengganggu sistem komunikasi pemandu lalu lintas penerbangan di bandar

139.179 Peralatan Pengujian dan Perawatan

Penyedia layanan PKP-PK harus mempunyai peralatan dan perkakas sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku untuk menguji dan melakukan perawatan kendaraan dan peralatan PKP-PK.

Apabila standar dan persyaratan yang berlaku mensyaratkan tambahan suatu peralatan pengujian atau perawatan, maka penyedia pelayanan PKP-PK harus menyediakan peralatan

139.181 Jumlah Personel Operasi PKP-PK

Setiap penyedia layanan PKP-PK harus menyediakan jumlah personel yang memiliki lisensi personel sesuai ketentuan yang

Selama jangka waktu pelayanan PKP-PK diberikan di bandar udara sebagaimana dicantum dalam AIP, harus tersedia cukup personel terlatih untuk mengoperasikan kendaraan dan peralatan yang diperlukan dengan kapasitas

Personel harus ditempatkan pada posisi dimana memungkinkan PKP-PK dapat memberikan respons time yang ditetapkan dalam standar dan persyaratan yang

139.183 Standar Kesehatan Personel PKP-PK

Personel PKP-PK harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Pengoperasian Bandar

Kesehatan personel PKP-PK harus dipertahankan dengan melalui pemeriksaan secara berlanjut/berkala, sehingga dapat diketahui dengan pasti kondisi kesehatan personel PKP-PK.

139.185 Kualifikasi dan Pelatihan Personel PKP-PK

Personel PKP-PK harus sudah diberikan pelatihan dan mendapatkan lisensi sesuai dengan standar yang
Sebelum ditugaskan/diberi tanggung jawab secara operasional, mereka juga harus sudah mendapatkan suatu pelatihan khusus berkaitan dengan bagaimana menghadapi bahaya yang spesifik terkait dengan
Mereka yang dipekerjakan sebagai personel PKP-PK harus mendapatkan pelatihan yang sesuai untuk membuat mereka mengenal dengan baik situasi/lingkungan
Untuk menjamin agar para personel PKP-PK selalu memenuhi standar yang ditetapkan, maka harus ada kegiatan pelatihan secara terus-menerus dan berkelanjutan bagi Untuk bandar udara bersertifikat standar pelatihan wajib terdiri dari, praktek live fire (termasuk pelatihan pressure-fed fuel fire) tergantung pada tipe pesawat dan peralatan pemadam kebakaran yang digunakan.
Apabila pergerakan pesawat udara di bandar udara bersangkutan ada pada daerah perairan, rawa atau daerah yang sulit yang cukup luas, maka para personel PKP-PK harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk dapat melaksanakan tugasnya pada lingkungan seperti
Semua program latihan bagi personel PKP-PK wajib terdiri dari pelatihan mengenai koordinasi

139.187 Manual Pengoperasian PKP-PK

Untuk pelayanan PKP-PK di bandar udara harus tersedia manual pengoperasian yang sesuai dengan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara (MOS Part 139).
Manual pengoperasian harus memuat organisasi pelayanan PKP-PK, pembagian tugas dan fungsi masing-masing bagan organisasi serta pengaruh tugas dan fungsi tersebut Airport Emergency Plan (AEP).
Manual operasi harus tetap dalam kondisi diperbaharui bila memang dibutuhkan, sesuai dengan peraturan yang
Setiap personel PKP-PK harus mempunyai akses yang mudah untuk mendapatkan satu copy dari manual pengoperasian yang
Penyedia layanan PKP-PK harus memberikan satu copy manual pengoperasian beserta segala perubahannya, kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam 14 (empat belas) hari setelah terjadi
Manual pengoperasian yang diperbaharui harus tersedia pada setiap unit
Penyedia layanan PKP-PK harus memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam manual

139.189 Amandemen terhadap Manual Pengoperasian PKP-PK

Penyedia layanan PKP-PK dapat melakukan perubahan manual operasi PKP-

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat memerintahkan penyedia layanan PKP-PK melakukan perubahan manual operasi PKP-PK.

Penyedia layanan harus mematuhi perintah

139.191 Perekaman Voice Data

Penyedia layanan PKP-PK harus menyediakan suatu sistem perekaman secara elektronik terhadap semua komunikasi lewat radio maupun telepon selama operasi PKP-PK berlangsung sesuai dengan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara.

139.193 Pencacatan Accident dan Incident

Penyedia layanan PKP-PK harus memiliki sistem mencatat secara rinci setiap kecelakaan (accident) atau kejadian (incident) pesawat udara, kebakaran dalam rangka pelayananan PKP-PK sesuai dengan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara.

139.195 Contingency Plan

Penyedia layanan PKP-PK harus memiliki suatu rencana prosedur untuk dipakai pada saat keadaan darurat yang mengakibatkan atau mungkin dapat mengakibatkan pelayanan keadaan darurat menjadi terhenti atau terganggu sesuai dengan Standar Teknis Pengoperasian Bandar

Perencanaan sekurang-kurangnya harus meliputi:

langkah-langkah yang harus diambil oleh personel PKP-PK;
kemungkinan suatu pengaturan alternatif penyediaan pelayanan (yang terdiri dari pengaturan, pengadaan kendaraan atau suku cadang yang diperlukan);
prosedur pemberitahuan; dan
prosedur untuk kembali ke dalam keadaan pelayanan

139.197 Manajemen Pencatatan/Perekaman

Penyedia layanan PKP-PK harus memiliki suatu sistem untuk mengumpulkan, memberi indeks, menyimpan dan mempertahankan rekaman/catatan yang berkaitan dengan pelayanan PKP-PK sesuai dengan Standar Teknis Pengoperasian Bandar

Rekaman/catatan harus meliputi :
1. rekaman suara yang dibuat; dan
2. rekaman/catatan lain (termasuk foto atau rekaman video) tentang kecelakaan dan

Rekaman/catatan harus disimpan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan untuk suatu catatan tertentu dapat lebih singkat apabila ditetapkan dalam Pedoman Pengoperasian Bandar

139.199 Organisasi

Penyedia layanan PKP-PK setiap waktu, harus mempertahankan organisasi sesuai dengan struktur manajemen yang baik dan efektif serta dikaitkan dengan keberadaan dan kondisi pelayanan yang
Penyedia layanan PKP-PK harus menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara tertulis hal-hal sebagai berikut:
1. Kepala Unit (Manager) PKP-PK;
2. Struktur organisasi; dan
3. jumlah anggota di setiap bagian yang digunakan untuk pelayanan PKP-PK.

139.201 Sistem Ralat/Pembetulan untuk Suatu Kegagalan Pelayanan

Penyedia layanan PKP-PK harus memiliki sistem untuk meralat atau membetulkan suatu kesalahan atau kegagalan yang mengakibatkan terjadi atau mungkin terjadinya suatu gangguan pelayanan atau penurunan standar pelayanan PKP-PK sesuai dengan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara.

139.203 Quality Control

Penyedia layanan PKP-PK harus memiliki suatu sistem untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan adalah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam PKPS Bagian 139 Sub Bagian H.

139.205 Manajemen Perubahan

Penyedia layanan PKP-PK harus memiliki suatu sistem sesuai dengan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara untuk mengatur penggantian terhadap:

peralatan dan prosedur;
hal-hal yang dilakukan dalam pelayanan;
tingkat ataupun jenis pelayanan yang diberikan; dan
tata cara pemberian

139.207 Manajemen Keselamatan (Safety Management)

Penyedia layanan PKP-PK harus memiliki Safety Management System untuk pelayanan PKP-PK, sesuai dengan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara, yang meliputi kebijakan, prosedur, dan praktek yang diperlukan untuk pelayanan PKP-PK yang
Pada bandar udara bersertifikat yang melayani angkutan udara dari dan ke luar negeri, sistem manajemen keselamatan PKP-PK harus segera diberlakukan mulai 1 Januari Pada bandar udara lain, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan menentukan kapan pemberlakuan sistem manajemen keselamatan PKP-PK.

139.209 Pemberitahuan tentang Perubahan-Perubahan Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Penyedia pelayanan PKP-PK harus memiliki suatu prosedur pemberian informasi keselamatan yang terkait dengan perubahan, kesalahan, atau pemutusan pemberian pelayanan PKP-PK sesuai dengan Pedoman Pengoperasian Bandar

Prosedur untuk pelaporan informasi aeronautika kepada NOTAM Office harus mematuhi persyaratan dari Direktorat Jenderal Perhubungan

Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam atau lebih, penyedia layanan PKP-PK tidak dapat melaksanakan atau gagal memberikan pelayanan PKP-PK sesuai dengan standar pada peraturan 145, maka penyedia layanan PKP-PK harus menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara tertulis, sesegera mungkin tentang:

alasan tidak dapat melaksanakan atau gagal memberikan pelayanan sesuai dengan standar dan persyaratan;
jangka waktu perbaikan untuk pelayanan yang sesuai dengan standar dan persyaratan secara normal; dan
langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh penyedia layanan PKP- PK untuk mengembalikan pelayanan sesuai dengan standar dan persyaratan (normal).

Penyedia layanan PKP-PK harus memberitahukan secara tertulis pada Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang setiap perubahan yang berkaitan dengan butir (3) dalam 14 (empat belas) hari setelah terjadi

Untuk bandar udara bersertifikat, prosedur pemberitahuan perubahan tercantum dalam Pedoman Pengoperasian Bandar

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

APPENDIX 1 ITEM-ITEM YANG DIMASUKKAN DALAM PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA

Pedoman Pengoperasian Bandar Udara untuk bandar udara yang bersertifikat berisi setidaknya data atau informasi yang mengacu pada masing-masing bagian dan sub bagian.

Bagian 1 Umum

Pada bagian ini Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sekurang-kurangnya memuat informasi umum tentang:

lingkup dan tujuan dari Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;
dasar hukum sertifikat bandar udara dan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 tentang bandar udara;
status dan penggunaan bandar udara, termasuk suatu pernyataan yang menunjukkan pemenuhan terhadap ketentuan article 15 dari Konvensi Chicago, antara lain tentang penggunaan bandar udara yang berlaku sama tanpa ada perbedaan perlakuan;
tersedianya sistem informasi aeronautika dan prosedur penyebarannya;
sistem pencatatan pergerakan pesawat udara; dan
tanggung jawab penyelenggara bandar

Bagian 2 Data atau Informasi Lokasi Bandar Udara

Data atau informasi lokasi bandar udara sekurang-kurangnya memuat tentang:

Gambar lokasi bandar udara yang menunjukkan fasilitas utama bandar udara termasuk penunjuk arah angin (wind direction indicator) untuk pengoperasian bandar
Gambar lokasi bandar udara yang menunjukkan batas-batas daerah lingkungan kerja bandar udar
Gambar lokasi yang memperlihatkan jarak bandar udara ke kota terdekat atau tempat lain yang berpenduduk padat, serta lokasi fasilitas bandar udara dan peralatan yang ada diluar daerah lingkungan kerja bandar
Dan lain-lain:
1. Sertifikat tanah lokasi bandar udara atau bukti kepemilikan dan penguasaan atas tanah, serta batas-batas tanah lokasi bandar
2. Bilamana batas-batas daerah lingkungan kerja bandar udara tidak ditetapkan dalam sertifikat tanah, keterangan secara rinci mengenai pengawasan atas kepemilikan tanah di lokasi bandar udara itu berada, dan gambar lokasi yang menunjukkan batas-batas dan posisi dari bandar

Bagian 3 Data atau Informasi Yang Dilaporkan Kepada Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service/AIS)

3.1 Informasi umum

Informasi tentang bandar udara, meliputi:

nama bandar udara;
nama kota dimana pelayanan bandar udara diberikan;
lokasi bandar udara berupa koordinat titik referensi bandar udara (Airport Reference Point) dalam sistem koordinat WGS – 84;
elevasi bandar udara dan goeid undulation;
elevasi dari :
- masing-masing threshold dan geoid undulation;
- masing-masing ujung runway; dan
- Elevasi tertinggi dari Touch Down Zone pada precision approach runway.
referensi suhu bandar udara yang tertinggi;
rincian bandar udara beacon;
nama penyelenggara bandar udara beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat;
informasi lain yang penting antara lain:
- jam operasi bandar udara;
- pelayanan darat yang tersedia;
- prosedur khusus, bila ada;
- informasi lokal atau peringatan dini bila

3.2 Dimensi bandar udara dan Informasi yang terkait

Pada subbagian 3.2 informasi yang diperlukan adalah kumpulan informasi tentang karakteristik landas pacu dan dimensi-dimensi yaitu:

Arah landas pacu sebenarnya, nomor arah landas pacu, panjang, lebar; kemiringan memanjang (slope), lokasi displaced threshold bila ada, jenis permukaan landas pacu, jenis landas pacu, dan keberadaan suatu obstacle free zone untuk keperluan precision approach runway;
panjang, lebar dan jenis permukaan dari bahu landas pacu (runway strip), runway end safety area dan stopway jika ada;
panjang, lebar, dan jenis permukaan dari landas hubung (taxiway);
jenis permukaan apron beserta tempat parkir pesawat (aircraft stand);
panjang clearway dan profil permukaan tanah;
alat bantu visual-tipe approach lighting, visual approach slope indicator system, marka dan lighting untuk landas pacu, landas hubung dan apron, jenis docking guidance system serta ketersediaan standby power;
lokasi dan frekuensi VOR;
lokasi dan designation tiap standar taxi route;
koordinat geografis dari masing-masing threshold;
koordinat geografis dari masing-masing garis titik tengah landas penghubung;
koordinat geografis tempat parkir pesawat udara (aircraft stand);
koordinat geografis dan elevasi puncak dari obstacle yang ada di daerah approach dan permukaan take-off climb, di daerah circling, dan di sekitar bandar udara;

jenis permukaan daerah perkerasan dan daya dukung landas pacu menggunakan metode Aircraft Classification Number-Pavement Classification Number (ACN-PCN);
lokasi dari pre-flight altimeter check yang dipersiapkan pada apron beserta elevasinya;
declare distance – untuk take off run available, take off distance available, accelerate stop distance available dan landing distance available untuk masing- masing arah landas pacu;
tata cara pemindahan pesawat udara yang rusak (disable aircraft removal plan), informasi tentang semua pihak yang terlibat dalam pemindahan pesawat udara yang rusak dan informasi tentang kemampuan bandar udara untuk memindahkan pesawat yang rusak, yang dinyatakan dengan kemampuan memindahkan maksimum (pesawat udara yang paling besar) dari peralatan pemindah yang tersedia;
pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran / PKP-PK (Rescue and Fire Fighting) – tingkat perlindungan yang tersedia, yang dinyatakan dengan kategori (sesuai ketentuan ICAO Annex 14 tentang Pelayanan Rescue and Fire Fighting).

Bagian 4 Prosedur Pengoperasian bandar udara

Sistem Pelaporan

Prosedur-prosedur khusus untuk pelaporan perubahan yang terjadi pada informasi yang ditetapkan dalam AIP dan prosedur-prosedur untuk permintaan penerbitan NOTAM, meliputi hal-hal sebagai berikut:

penyusunan laporan tentang setiap perubahan yang terjadi, yang dapat mempengaruhi pengoperasian pesawat udara kepada AIS, pelayanan pemandu lalu lintas penerbangan setempat, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta membuat catatan tentang perubahan pelaporan selama jam operasi maupun di luar jam operasi;
nama dan tanggung jawab petugas yang diberi wewenang untuk menangani perubahan pelaporan dan termasuk rinciannya, nomor telepon petugas yang dapat dihubungi selama jam operasi maupun diluar jam operasi; dan
data lengkap dan rinci dari organisasi dan personel bilamana terjadi perubahan agar

4.2 Akses ke dalam Daerah Pergerakan

Hal-hal penting dalam prosedur yang telah dikembangkan dan yang harus diikuti/dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan unit kerja lain yang berwenang untuk mengawasi akses dan mencegah masuknya orang-orang yang tidak berhak, kendaraan, peralatan atau binatang ataupun sesuatu yang lain yang dapat membahayakan keselamatan operasi pesawat udara ke dalam daerah pergerakan (movement area), meliputi hal-hal sebagai berikut:

Peranan dan kewajiban/tanggung jawab penyelenggara bandar udara, operator pesawat udara, organisasi sekuriti, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan departemen/instansi pemerintah lain yang terkait; dan

Nama-nama dan peran dari personel yang bertanggung jawab untuk mengawasi akses ke dalam daerah pergerakan (movement area) beserta nomor telepon yang bisa dipakai untuk menghubungi mereka selama dan diluar jam

Emergency Plan

Bagian penting dalam suatu Emergency Plan meliputi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

Tata cara untuk menghadapi keadaan darurat/emergency yang terjadi di bandar udara atau di sekitar bandar udara yang meliputi tidak berfungsinya pesawat udara yang sedang terbang, kebakaran bangunan atau gedung, ancaman bom terhadap pesawat udara ataupun terhadap bangunan/instalansi penting, pembajakan selama dan sesudah keadaan darurat berlangsung;
Pengetesan/pengujian secara rinci fasilitas dan peralatan bandar udara yang dipakai untuk menanggulangi keadaan darurat/emergency, beserta pengaturan untuk menjaga agar fasilitas dan peralatan dimaksud selalu dalam keadaan siap, termasuk jangka waktu/frekuensi pengetesan/pengujian;
Pengaturan untuk diadakan tinjau ulang (review) dan pengetesan/pengujian terhadap bandar udara emergency plan;
Penggerakan/pengaktifan, pengendalian dan koordinasi organisasi pelayanan darurat, unit kerja dan personel yang berwenang, baik didalam maupun diluar bandar udara, selama keadaan darurat, termasuk daftar lengkap setiap komponen emergency plan;
Pembentukan dan komposisi komite gawat darurat bandar udara, dengan kewajiban/tanggung jawab fungsional, masing-masing (organisasi) anggota sekurang-kurangnya sampai dengan penyelenggaraan pelatihan, dan persiapan-persiapan lain dalam menghadapi keadaan darurat, antara lain:
- daftar lengkap organisasi pelayanan darurat yang mudah dihubungi dalam Komite Penanggulangan Gawat Darurat;
- suatu penjabaran dari peranan masing-masing organisasi pelayanan darurat yang terlibat;
- respon operasional terhadap keadaan darurat, meliputi akses ke dalam bandar udara dan lokasi-lokasi tempat berkumpul (assembly areas);
- tanggap terhadap panggilan local stand-by;
- tanggap terhadap panggilan gawat darurat penuh;
- pengaturan untuk kembali kepada status operasi normal setelah keadaan darurat;
- penunjukkan pimpinan operasi lapangan (on-scene commander), untuk keseluruhan operasi keadaan

Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (Airport Rescue and Fire Fighting Service)

Informasi tentang fasilitas, peralatan, personel dan prosedur untuk memenuhi persyaratan pemadam kebakaran, meliputi nama dan peranan personel yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran di bandar udara.

Pemeriksaan di Daerah Pergerakan dan Obstacle Limitation Surface

Prosedur untuk pemeriksaan di daerah pergerakan dan Obstacle Limitation Surface, meliputi sedikitnya:

pengaturan pemeriksaan rutin dan khusus di daerah pergerakan selama dan setelah jam kerja;
pengaturan pelaksanaan pengujian friksi landas pacu dan pengukuran water depth di landas pacu dan landas penghubung;
detil jeda waktu dan penjadwalan pelaksanaan inspeksi;
pengaturan untuk penyimpanan dan pemeriksaan logbook dan tempat penyimpanan logbook;
checklist pemeriksaan;
pengaturan untuk komunikasi dengan personel pemandu lalu lintas penerbangan selama pemeriksaan;
pengaturan untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian serta pengambilan tindakan; dan
Nama dan jabatan petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan inspeksi serta nomor telpon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam

Alat Bantu Visual (Visual Aids) dan Sistem Kelistrikan

Prosedur penting untuk inspeksi dan pemeliharaan bandar udara lighting (termasuk obstacle lighting), rambu, marka, dan sistem kelistrikan bandar udara (Airport Electrical System), termasuk stand by power supply secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut :

pengaturan pelaksanaan inspeksi selama atau diluar jam operasi normal bandar udara, beserta check list untuk semua inspeksi;
penyelenggaraan pencatatan hasil inspeksi dan pengujian, dan tindak lanjut berupa perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan;
penyelenggaraan kinerja pelaksanaan pemeliharaan rutin dan darurat;
pengaturan penyediaan stand-by power atau kalau ada cara khusus yang lain, untuk menghadapi kegagalan sistem baik secara parsial maupun total;
nama dan peranan personel yang bertanggung jawab melakukan inspeksi dan

pemeliharaan terhadap bandar udara lighting system, beserta nomor telepon yang bersangkutan untuk dapat dihubungi selama dan sesudah jam operasi bandar udara.

Pemeliharaan Daerah Pergerakan (Movement Area)

Prosedur, fasilitas, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan perawatan daerah pergerakan sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

Penyelenggaraan perawatan daerah perkerasan;
Penyelenggaraan perawatan daerah tanpa perkerasan;
Penyelenggaraan perawatan runway strip, taxiway strip, dan
Penyelenggaraan perawatan sistem drainase bandar

Penyelenggaraan Keselamatan Kerja (Work Safety)

Uraian dari prosedur-prosedur perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan bandar udara secara aman/selamat, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin harus dikerjakan secara mendadak di dalam atau di luar lingkungan daerah pergerakan, dan yang mungkin harus melewati/menembus ketinggian obstacle limitation surface adalah meliputi rincian sebagai berikut:

persiapan suatu rancangan untuk mengidentifikasikan daerah-daerah pada bandar udara yang terkena/mendapat giliran dikerjakan pada setiap tahapan pekerjaan, dan langkah-langkah yang mesti diambil untuk meyakinkan bahwa standar keselamatan terpenuhi;
penyelenggaraan komunikasi dengan personel pemandu lalu lintas penerbangan dan dengan pesawat udara bila dianggap perlu, selama pelaksanaan pekerjaan;
nama serta peranan dari personel dan organisasi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, nomor telepon masing- masing yang bersangkutan, dan pengaturan hubungan komunikasi dengan mereka setiap saat;
pengaturan pemberitahuan kepada operator pesawat udara dan pengguna bandar udara, tentang rencana pekerjaan dan nomor telepon para operator dan pengguna bandar udara dimaksud, untuk dapat dihubungi setiap saat selama dan sesudah jam operasi; dan
daftar distribusi dari rencana pekerjaan (work plan).

Manajemen Operasi Apron

Manajemen apron meliputi prosedur pengaturan parkir pesawat udara, yang terdiri dari:

Pengaturan antara pemandu lalu lintas penerbangan dan manajemen apron;
Pengaturan terhadap alokasi tempat parkir pesawat udara dan pemberitahuannya kepada operator pesawat udara (perusahaan penerbangan);
Pengaturan tentang memulai start engine, dan mendapatkan izin (clearance) untuk mulai push-back;
Inventarisasi dan uraian tentang activation dan deactivation visual docking guidance system yang dipergunakan di bandar udara;
pelayanan marshalling;
leader (van) service atau follow me service;
nama beserta peranan dan nomor telepon pejabat/personel yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pengaturan parkir pesawat

Manajemen Keselamatan Apron (Apron Safety Management)

Prosedur-prosedur yang termasuk dalam manajemen keselamatan apron antara lain meliputi :

Perlindungan terhadap jet blast;
Pengawasan terhadap pelaksanaan safety precaution pada saat kegiatan

refueling;

Penyapuan apron;
Pembersihan apron;
Penyelenggaraan pelaporan incident dan accident di apron; dan
Penyelenggaraan audit terhadap pemenuhan keselamatan para personel yang bekerja di apron.

4.11 Pengawasan/Pengaturan Kendaraan di Sisi Udara

Prosedur-prosedur yang berlaku untuk pengawasan/pengaturan kendaraan darat di daerah pergerakan adalah meliputi:

aturan berlalu lintas (prosedur pergerakan kendaraan), sarana penegakan aturan dimaksud;
tata cara untuk memberi instruksi dan menguji para pengemudi, terkait dengan aturan berlalulintas dimaksud;
tata cara untuk menerbitkan izin kendaraan dan izin mengemudi untuk operasi di sisi udara;
sarana dan tata cara memaksakan kepatuhan/pemenuhan terhadap ketentuan/aturan; dan
nama, peranan dan nomor telepon dari pejabat/personel yang bertanggung jawab terhadap pengawasan/pengaturan kendaraan di sisi

Manajemen Bahaya Hewan Liar (Wildlife Hazard Management)

Prosedur yang berlaku untuk berhadapan dengan masalah bahaya yang ditimbulkan oleh keberadaan burung-burung atau hewan liar lain di atau dekat bandar udara terhadap operasi pesawat udara, meliputi:

penyelenggaraan pemeriksaan terhadap adanya bahaya yang ditimbulkan oleh burung-burung atau hewan liar lain;
melakukan pengawasan atau menghilangkan adanya bahaya yang ditimbulkan oleh adanya burung-burung dan binatang liar; dan
nama dan peranan pejabat/personel yang bertanggung jawab terhadap urusan bahaya yang ditimbulkan oleh keberadaan burung-burung dan hewan liar lain, beserta nomor telepon yang bersangkutan untuk dapat dihubungi baik pada jam operasi maupun sesudah jam

Pengawasan Terhadap Obstacle (Obstacle Control)

Prosedur-prosedur yang berkaitan dengan pengawasan terhadap objek-objek dalam bandar udara maupun di sekitar bandar udara yang berpotensi untuk menjadi atau yang sudah merupakan obstacle, yang berpengaruh terhadap keselamatan ataupun efisiensi operasi bandar udara, meliputi sekurang-kurangnya:

melakukan pemantauan terhadap obstacle limitation surface dan take off surface chart type A terkait adanya obstacle;
melakukan pemantauan terhadap tumbuhnya bangunan-bangunan tinggi dalam batas horizontal dari obstacle limitation surface;
melakukan pengawasan terhadap obstacle atau obyek yang potensial menjadi

obstacle dalam wilayah bandar udara;

melakukan pengawasan/pengaturan terhadap pengembangan bangunan baru di seputar bandar udara dengan melakukan kerja sama antara penyelenggara bandar udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta Pemerintah Daerah setempat dan organisasi lain terkait, sehubungan dengan pemberian izin terhadap bangunan yang mungkin mengganggu obstacle limitation surface;
menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang jenis/sifat dan lokasi obstacle, tentang adanya tambahan baru obstacle atau tentang pembongkaran obstacle untuk mendapatkan penanganan bila perlu, termasuk amandemen terhadap publikasi dalam AIP;
prosedur untuk melakukan pemantauan terhadap objek baru atau perkembangan bangunan-bangunan di daerah-daerah yang ditunjuk oleh pembuat instrument approach procedure, bagi bandar udara yang mempunyai instrument approach procedure; dan
nama, peranan, dan nomor telepon dari pejabat/personel yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap obstacle (obstacle control).

4.14 Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak

Prosedur-prosedur yang berlaku untuk kegiatan pemindahan pesawat udara yang rusak pada atau dekat daerah pergerakan, meliputi hal-hal rinci sebagai berikut:

peranan dari penyelenggara bandar udara dan pemegang sertifikat registrasi pesawat udara;
pengaturan untuk pemberitahuan pada pemegang sertifikat registrasi pesawat udara;
pengaturan tentang hubungan dengan pemandu lalulintas udara dan organisasi yang bertanggung jawab terhadap penyelidikan kecelakaan pesawat udara;
pengaturan untuk mendapatkan peralatan dan personel yang akan dipergunakan untuk melakukan pemindahan pesawat udara dimaksud; dan
nama-nama dan peranan pejabat/personel yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemindahan pesawat udara yang rusak, beserta nomor telepon yang bersangkutan agar dapat dihubungi selama atau sesudah jam operasi bandar

4.15 Penanganan Barang/Bahan Berbahaya

Bagian-bagian dari prosedur untuk penanganan yang aman bagi barang- barang/bahan-bahan yang berbahaya (namun tidak termasuk yang diklasifikasikan sebagai barang/bahan berbahaya untuk diangkut dengan pesawat udara) di bandar udara, meliputi hal-hal sebagai berikut :

nama-nama, nomor telepon dan peranan dari pejabat/personel yang menerima dan menangani barang-barang berbahaya dimaksud;
penyediaan suatu lokasi khusus di bandar udara untuk disiapkan menjadi tempat penyimpanan bahan cair yang mudah terbakar (meliputi bahan bakar untuk pesawat udara) dan semua barang/bahan berbahaya lain; dan
tata cara/metode yang diikuti dalam kegiatan penyerahan, penyimpanan, pembagian/pengisian dan penanganan barang/bahan

Catatan 1 : Barang-barang berbahaya terdiri dari bahan peledak, cairan dan benda padat mudah terbakar, cairan bersifat korosi, gas bertekanan tinggi, barang-barang bersifat magnetik atau radio aktif.

Catatan 2 : Penanganan barang-barang berbahaya dimasukkan ke dalam Airport Emergency Plan.

Operasi Visibility Rendah

Isi dari prosedur-prosedur yang dipakai untuk mengatur kegiatan darat di suatu bandar udara yang melakukan operasi pada visibility rendah yang diizinkan, meliputi hal-hal sebagai berikut:

pengaturan tentang pengukuran visibility sepanjang landas pacu dan melaporkan hasilnya kepada pemandu lalu lintas penerbangan, bila disyaratkan;
penyelenggaraan pengaturan dan mengurangi seminimal mungkin kendaraan yang bergerak di daerah pergerakan, selama jangka waktu operasi visibility rendah;
penyelenggaraan inspeksi terhadap landas pacu selama jangka waktu pelaksanaan operasi visibility rendah;
nama dan peranan pejabat/personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasi visibility rendah beserta nomor telepon yang bersangkutan untuk dapat dihubungi sepanjang jam operasi atau sesudah jam operasi bandar

4.17 Perlindungan Terhadap Lokasi Radar dan Alat Bantu Navigasi

Bagian-bagian dari prosedur untuk perlindungan lokasi radar dan alat bantu navigasi yang terletak di bandar udara, untuk menjamin agar kinerjanya tidak menurun, adalah meliputi:

melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan di dekat instalasi radar maupun instalasi alat bantu navigasi;
berkonsultasi dan meminta kepada pihak yang melaksanakan instalasi alat bantu navigasi, agar memasang alat/tanda peringatan akan adanya radiasi microwave yang berbahaya; dan
pemeliharaan tanah/lingkungan di sekitar instalasi radar maupun alat bantu

Bagian 5 Penyelenggaraan Administrasi Bandar Udara dan Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (Airport Safety Management System)

5.1 Penyelenggaraan Bandar Udara

Bagian-bagian prosedur untuk penyelenggaraan bandar udara adalah meliputi hal- hal sebagai berikut :

struktur organisasi beserta bagan organisasi yang memperlihatkan nomenklatur jabatan dan nama pejabat yang menempati posisi bersangkutan;
posisi manajemen yang bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharaan bandar udara, termasuk tanggung jawab keuangan;
data lengkap (contact detail) pejabat/personel utama yang bertanggung jawab terhadap operasi bandar udara dan tugas-tugas keselamatan; dan
data lengkap (contact detail) pejabat/personel yang bertugas sebagai pengawas manual (manual controller).

5.2 Komite Bandar Udara

Bagian penting dari masing-masing komite yang dibentuk untuk mengatur atau membantu pengoperasian bandar udara yang tercakup dalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

Nama komite dan identifikasi beserta data lengkap (contact detail) dari :
- Pimpinan Komite;
- Anggota eksekutif senior
Kerangka acuan, atau dokumen tentang hak dan kewajiban anggota komite, atau yang sejenisnya; dan
Jadwal

5.2 Additional Mandatory Requirements

Pedoman Pengoperasian Bandar Udara terdiri dari semua hal-hal yang terkait dengan persyaratan (condition), pembebasan (exemptions), arahan, instruksi, laporan audit, dan lain-lainnya dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengenai masalah keselamatan antara lain pembentukan/pendirian, manajemen, operasi atau masalah perawatan bandar udara.

5.4 Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara

Bagian-bagian penting dari Sistem Manajemen Keselamatan yang dibuat untuk memastikan bahwa semua persyaratan keselamatan dapat dipenuhi/diikuti, dan untuk mencapai perbaikan terus-menerus dalam kinerja keselamatan, meliputi hal- hal sebagai berikut:

kebijakan dalam hal keselamatan, prosedur tentang manajemen keselamatan dan manajemen akuntabilitas mengenai proses operasional dan perawatan;
struktur atau organisasi sistem manajemen keselamatan (Safety Management System/SMS) meliputi penentuan/pengisian personel, penentuan peranan kelompok atau individu dan tanggung jawab dalam masalah-masalah keselamatan serta adanya kelanjutan pemantauan keselamatan;
pengembangan strategi dan perencanaan sistem manajemen keselamatan dan penyediaan metode/tata cara (meliputi identifikasi bahaya dan penilaian resiko) untuk mengawasi suatu resiko agar serendah mungkin, sementara semua standar lain yang berlaku, aturan atau perundangan tetap dapat diikuti/dipatuhi;

Penerapan sistem manajemen keselamatan yang meliputi penggunaan fasilitas/peralatan, metode dan prosedur untuk suatu penyampaian yang efektif dari berita-berita keselamatan dan pemberlakuan (enforcement) persyaratan- persyaratan keselamatan;
usaha-usaha yang dilakukan untuk peningkatan keselamatan dan pencegahan kejadian/kecelakaan;
investigasi, analisis dan pelaporan tentang suatu kejadian/kecelakaan, keluhan, kerusakan, kesalahan, perbedaan-perbedaan, dan kegagalan;
tersedianya dokumentasi untuk semua fasilitas yang terkait dengan keselamatan (dijamin bahwa data tersimpan dalam keadaan lengkap dan berlaku/current), juga dokumentasi untuk masalah operasional dan perawatan, yang meliputi informasi tentang desain dan konstruksi daerah perkerasan untuk pergerakan pesawat udara, aeronautical lighting, dengan cara sedemikian, untuk dapat dengan cepat dan memudahkan pencarian data, termasuk peta- peta apabila diperlukan;
Aktifitas yang berkaitan dengan pelatihan dan kecakapan staf/personel dalam bidang keselamatan;
Memasukkan dan memberlakukan persyaratan-persyaratan keselamatan ke dalam kontrak kerja bandar udara; dan
Evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja sistem manajemen keselamatan, yang meliputi: audit keselamatan internal, peninjauan quality control terhadap

APPENDIX 2 Format Permohonan untuk Mendapatkan Sertifikat Operasi Bandar Udara

Permohonan untuk mendapatkan sertifikat bandar udara, antara lain:

Data/informasi dari pemohon Nama Lengkap :

Alamat :

Kode pos :

Jabatan :

Nomor telepon :

Fax :

Email :

Data/informasi tentang letak bandar udara Nama bandar udara :

Uraian tentang lahan dan kepemilikannya : Koordinat geografis ARP :

Arah dan jarak ke kota atau ke daerah hunian terdekat :

Apakah pemohon merupakan pemilik dari lahan letak bandar udara? Ya atau Tidak, Apabila tidak, perlu penjelasan sebagai berikut :
1. Rincian mengenai hak yang dipunyai/dipegang berkaitan dengan lahan letak bandar udara;
2. Nama dan alamat dari pemilik lahan dari letak bandar udara beserta bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah ada izin untuk menggunakan lahan letak dimaksud untuk dijadikan bandar

Tunjukkan pesawat udara terbesar yang direncanakan untuk beroperasi di bandar udara

………………………………………………………………………………………………………………

Apakah bandar udara dipergunakan untuk pengoperasian angkutan udara umum?

Ya atau Tidak

Hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam sertifikat bandar udara Nama bandar udara :

Penyelenggara bandar udara :

(Atas nama Penyelenggara bandar udara tercantum diatas*), dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat untuk mengoperasikan bandar udara bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu Tanda tangan :

Kewenangan saya untuk bertindak atas nama pemohon adalah … Nama orang yang Membuat Pernyataan;…

Tanggal :…./…./…..

Informasi :

Satu copy dari Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (bandar udara manual), yang disiapkan sesuai dengan aturan dan memenuhi keperluan untuk menampung pengoperasian pesawat udara seperti yang direncanakan, wajib menjadi lampiran dari Mengacu pada PKPS Bagian 139.23
Permohonan harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Perhubungan
Bukti-bukti tertulis (berupa dokumentasi) yang mendukung permohonan, bisa jadi akan diminta untuk

APPENDIX 3A Informasi Bandar Udara Terdaftar

1. Bagan bandar udara

Bagan bandar udara harus menampilkan data-data sebagai berikut :

lay out landas pacu, nomor landas pacu (runway designation), dan panjang landas pacu dalam meter;
lay out landas hubung dan apron;
lokasi bandar udara reference point;
lokasi semua wind direction indicators;
elevasi bandar udara di titik tertinggi pada permukaan pendaratan (landing surface); dan
arah (dalam magnetic bearing) dan jarak ke kota atau daerah pusat hunian

2. Informasi bandar udara

Informasi bandar udara meliputi :

Administrasi bandar udara

Penyelenggaraan administrasi bandar udara, yang berisikan informasi tentang :

Nama bandar udara;
Nama penyelenggara bandar udara beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat;
Koordinat (latitude and longitude) dari bandar udara reference point;
Status bandar udara, apakah umum atau khusus (public or private);
Biaya penggunaan bandar udara;
Nama dan contact detail dari Personel yang ditunjuk untuk menjadi pejabat pelaporan (reporting officer) bandar

Landas Pacu

Landas pacu, yang memuat informasi bagi masing-masing runway, tentang hal- hal sebagai berikut:

Runway reference code number, untuk daerah pendekatan dan lepas landas yang sudah disurvei;
Lebar dan slope landas pacu;
Lebar runway strip (grade and overall);
Declared distances and supplementary take off distance;
Kekuatan perkerasan (pavement strength rating).

Lighting Bandar Udara

Untuk masing-masing landas pacu yang dipergunakan pada malam hari. Informasi yang harus disediakan adalah sebagai berikut :

Runway edge light, apakah intensitasnya low, medium atau high intencity;
Apakah tersedia approach lighting;
Apakah tersedia T-VASIS atau PAPI lighting system;

Apakah ada Bandar Udara Beacon;
Apakah tersedia stand by power ataukah portable lighting;
Informasi tentang lighting lain yang

Informasi Pelayanan Darat yang mesti tersedia untuk para penerbang adalah sebagai berikut :
- Jenis bahan bakar pesawat udara yang tersedia dan contact detail supliernya;
- Contact detail untuk local weather information;
- Informasi lengkap tentang sistem komunikasi

Prosedur Khusus

Informasi tentang setiap prosedur khusus yang perlu diperhatikan dan diikuti oleh para penerbang.

Pemberitahuan

Informasi tentang masalah keselamatan lokal, yang meliputi :

adanya obstacle ataupun bahaya lain (termasuk binatang atau burung);
pembatasan-pembatasan bagi penggunaan landas hubung ataupun apron;
kegiatan-kegiatan lain yang sedang berlaku di bandar udara (antara lain, kegiatan aerosport).

3. Prosedur Pengoperasian Bandar Udara Minimal meliputi:

Sistem Pelaporan

Prosedur-prosedur khusus untuk pelaporan perubahan yang terjadi pada informasi yang ditetapkan dalam AIP dan prosedur-prosedur untuk permintaan penerbitan NOTAM, meliputi hal-hal sebagai berikut :

penyusunan laporan tentang setiap perubahan yang terjadi, yang dapat mempengaruhi pengoperasian pesawat udara kepada AIS, Pelayanan Pemandu Lalu Lintas Udara setempat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan membuat catatan tentang perubahan pelaporan selama jam operasi maupun diluar jam operasi;
nama dan tanggung jawab petugas yang diberi wewenang untuk menangani perubahan pelaporan dan termasuk rinciannya, nomor telepon petugas yang dapat dihubungi selama jam operasi maupun diluar jam operasi; dan
data lengkap dan rinci dari organisasi dan personel bilamana terjadi perubahan agar

Pemeriksaan di daerah pergerakan dan obstacle limitation surface

Prosedur untuk pemeriksaan di daerah pergerakan dan obstacle limitation surface, meliputi sedikitnya :

pengaturan pemeriksaan rutin dan khusus di daerah pergerakan selama dan setelah jam kerja;
pengaturan pelaksanaan pengujian friksi landas pacu dan pengukuran

water depth di landas pacu dan landas penghubung;

detil jeda waktu dan penjadwalan pelaksanaan inspeksi
pengaturan untuk penyimpanan dan pemeriksaan logbook dan tempat penyimpanan logbook
checklist pemeriksaan
pengaturan untuk komunikasi dengan ATC selama pemeriksaan
pengaturan untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian serta pengambilan tindakan
nama dan jabatan petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan inspeksi serta nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam

Pemeliharaan Daerah Pergerakan (Movement Area)

Prosedur, fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan perawatan daerah pergerakan sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

penyelenggaraan perawatan daerah perkerasan;
penyelenggaraan perawatan daerah tanpa perkerasan;
penyelenggaraan perawatan runway strip, taxiway strip; dan
penyelenggaraan perawatan sistem drainase bandar

APPENDIX 3b Informasi Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang disediakan

DATA HELIPORT/HELIDECK
1. Nama Heliport/Helideck : ………………………
2. Owner / Pemilik : ………………………
3. Lokasi : ………………………
4. Penanggung Jawab : ……………………… 5. Koordinat : ………………………
5. Elevasi : ………………………
6. Helikopter yang beroperasi : ………………………
7. Penggunaan : ………………………

STATUS : ………………………

PRASARANA & FASILITAS ELEVATED HELIPORT
1. Dimensi Final Approach and

Take Off Area (FATO) : ………………………

Touchdown Zone : ………………………
Konstruksi Permukaan : ………………………
Daya Dukung : ……………………… Wind Sock : ………………………
Perimeter Light : ………………………
Flood Light : ………………………
Obstruction Light : ………………………
Location Obstacle : ………………………
Communication : ………………………
Fire Fighting Equipment : ………………………
Rescue Equipment : ………………………

CATATAN
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

APPENDIX 3.c Informasi Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Bandara Perairan Terdaftar yang Disediakan untuk Digunakan Pesawat Seaplane

Kelayakan teknis meliputi :
- Topografi
- Tinggi gelombang
- Kedalaman perairan
- Kecepatan arus air
- Pasang surut

Kelayakan operasional :
- Jenis pesawat yang digunakan
- Pengaruh cuaca (angin)
- Penghalang
- Alur pelayaran
- Penggunaan ruang udara
- Penggunaan ruang perairan
- Benda-benda terapung

Fasilitas Keselamatan penerbangan

Personel

Mencatat atau mendaftar Seaplane Bases tersebut dengan memasukkan informasi tentang:
- Nama Seaplane Bases
- lokasi lengkap Seaplane bases
- nama dan alamat penyelenggara Seaplane Bases

Appendix 4 Masalah-masalah yang dihadapi dalam inspeksi keselamatan (safety inspection)

1. Bagian-Bagian Bandar Udara

Memeriksa apakah bagian-bagian yang berkaitan dengan bandar udara sebagai berikut, yang dipublikasikan dalam AIP atau diberikan kepada operator penerbangan sudah benar:

Bagian-bagian lokasi bandar udara;
Nama dan alamat penyelenggara bandar udara;
Bagian-bagian daerah pergerakan;
Rincian runway distance available;
Bagian-bagian bandar udara lighting;
Rincian tentang ground service;
Pemberitahuan tentang kondisi dan prosedur

2. Prosedur Pengoperasian bandar udara

Memeriksa untuk memastikan apakah Prosedur Pengoperasian Bandar Udara sudah memuat masalah-masalah sebagai berikut :

Pencatatan (recording) tentang inspeksi bandar udara;
Pencatatan tentang pemberitahuan yang disampaikan kepada NOTAM office dan

AIS atau kepada operator perusahaan penerbangan;

Pencatatan tentang pekerjaan-pekerjaan di bandar

Petugas Pelaporan (Reporting Officer)

Memastikan bahwa setiap personel yang ditunjuk sebagai petugas pelaporan (Reporting Officer), adalah mereka yang berkompeten untuk melaksanakan tugas- tugas pelaporan.

Uraian bagian-bagian Daerah Pergerakan (Movement Area)

Memeriksa hal-hal sebagai berikut :

Dimensi dan kondisi permukaan landas pacu, landas hubung dan apron;
bandar udara lighting, termasuk back up lighting dan obstacle lighting;
Wind direction indicator dan penerangannya;
Marka dan rambu bandar udara;
Obstacle limitation Surface yang berlaku di bandar udara;
Radio komunikasi dua arah (baik yang hand held maupun yang dipasang di kendaraan) yang dipergunakan Penyelenggara bandar udara di daerah pergerakan (movement area);
Peralatan yang dipergunakan untuk mengusir/menghalau burung;
Pemagaran bandar udara.

APPENDIX 5 Persyaratan untuk Menyelenggarakan Pemeriksaan Keselamatan Bandar Udara

Dapat mengajukan permohonan pada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapat izin melaksanakan bandar udara safety

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat memberikan izin penunjukan (approval) apabila :
1. Mempunyai/memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
  - ijazah sarjana (dari perguruan tinggi yang baik), diploma atau sertifikat dalam bidang teknik sipil, bidang survei atau bidang yang terkait, dan pengetahuan yang cukup berkenaan dengan PKPS Bagian 139 beserta standarnya, peraturan dan regulasi yang berlaku bagi pengoperasian dan perawatan bandar udara; atau
  - kualifikasi lain, pengetahuan dan pengalaman yang dijadikan pertimbangan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dianggap dapat menunjang pelaksanaan pemeriksaan keselamatan bandar Apabila izin penunjukan (approval) diberikan, dapat melaksanakan tugas- tugas pemeriksaan di bandar udara dengan baik.
2. Dapat melaksanakan safety inspection bandar udara dengan
3. Badan Hukum Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan memenuhi persyaratan-persyaratan:
  - Akte Pendirian
  - Susunan
  - Fotokopi
  - Daftar tenaga ahli yang disiapkan termasuk daftar riwayat
  - Buku pedoman
  - Fasilitas penunjang

Kecuali ditunda atau dicabut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebelum masa berlaku tersebut, Izin penunjukan (approval) untuk Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Badan Hukum Indonesia berlaku 5 (lima) Badan Hukum Indonesia yang mendapat izin penunjukan pemeriksaan keselamatan bandar udara wajib dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Izin penunjukan tidak berlaku dalam masa penundaan/pencabutan, akan tetapi masa/periode penundaan dianggap sebagai bagian dari masa berlaku yang 5

Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat menunda atau mencabut izin penunjukan (approval) yang diberikan kepada seseorang dengan pemberitahuan tertulis, apabila Personel yang ditunjuk tidak dapat lagi melakukan pekerjaan pemeriksaan keselamatan di bandar udara secara baik dan

REPUBLIC INDONESIA

MINISTRY OF

TRANSPORTATION

CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR)

PART 139 AERODROME

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 24 TAHUN 2009

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2009

CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS (C.A.S.R.)

PART 139

AERODROME

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATION

PART 139 – Aerodromes Subpart A – General

139.001 Applicability……………………………………………………………………………………………………………………. 1

139.003 Definitions…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

139.005 Standards for Aerodromes……………………………………………………………………………………………………………………. 3

Subpart B – Aerodrome Certification

139.007 Requirement for an Aerodrome Certificate……………………………………………………………………………………………………………………. 3

139.009 Application for an Aerodrome Certificate……………………………………………………………………………………………………………………. 3

139.011 Grant of an Aerodrome Certificate…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

139.013 Notice of Refusal to Grant an Aerodrome Certificate……………………………………………………………………………………………………………………. 4

139.015 Aerodrome Certificate may be Subject to Conditions……………………………………………………………………………………………………………………. 4

139.017 Aerodrome Certificate Not Transferable……………………………………………………………………………………………………………………. 4

139.019 Duration of an Aerodrome Certificate…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

139.021 Suspension or Cancellation of an Aerodrome Certificate……………………………………………………………………………………………………………………. 5

139.023 Cancellation of an Aerodrome Certificate at Request of Holder……………………………………………………………………………………………………………………. 5

139.025 Temporary Aerodrome Certificate……………………………………………………………………………………………………………………. 5

Subpart C – Aerodrome Manual

139.027 Preparation of Aerodrome Manual……………………………………………………………………………………………………………………. 6

139.029 Form of Aerodrome Manual…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

139.031 Location of the Aerodrome Manual……………………………………………………………………………………………………………………. 6

139.033 Information to be Included in an Aerodrome Manual……………………………………………………………………………………………………………………. 6

139.035 Amendment of an Aerodrome Manual……………………………………………………………………………………………………………………. 7

139.037 Notification of Amendment of an Aerodrome Manual……………………………………………………………………………………………………………………. 7

139.039 Aerodrome Manual Controller……………………………………………………………………………………………………………………. 7

139.041 Status of the Aerodrome Manual……………………………………………………………………………………………………………………. 8

Subpart D – Obligations of an Aerodrome Operator

139.043 Compliance with Standards and Practices……………………………………………………………………………………………………………………. 8

139.045 Competence of Aerodrome Personnel……………………………………………………………………………………………………………………. 8

139.047 Training of Aerodrome Personnel…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

139.049 Reporting Officer………………………………………………………………………………………………………………….. 10

139.051 Aerodrome Operation and Maintenance………………………………………………………………………………………………………………….. 10

139.053 Aerodrome Manual Procedures………………………………………………………………………………………………………………….. 10

139.055 Notice of deviation………………………………………………………………………………………………………………….. 10

139.057 Aerodrome Markings………………………………………………………………………………………………………………….. 10

139.059 Signal Area………………………………………………………………………………………………………………….. 11

139.061 Wind Direction Indicators – General………………………………………………….. 11

139.063 Wind Direction Indicators — Requirement for Certain Runways……………. 11

139.065 Visual Approach Slope Indicator System……………………………………………. 12

139.067 Lighting of Movement Area………………………………………………………………. 12

139.069 Checking of Lighting Systems…………………………………………………………… 12

139.071 Aerodrome Emergency Plan…………………………………………………………….. 13

139.073 Aerodrome Emergency Committee……………………………………………………. 14

139.075 Testing of Aerodrome Emergency Plan……………………………………………… 14

139.077 Aerodrome Safety Management System……………………………………………. 14

139.079 Aerodrome Serviceability Inspections………………………………………………… 15

139.081 Aerodrome Safety Inspections………………………………………………………….. 15

139.083 Aerodrome Operator’s Internal Safety Audits……………………………………… 16

139.085 Planning and Execution of Aerodrome Works…………………………………….. 16

139.087 Access to Aerodromes…………………………………………………………………….. 16

139.089 Notification and Reporting………………………………………………………………… 17

139.091 Establishment of Obstacle Limitation Surfaces…………………………………… 17

139.093 Monitoring of Airspace……………………………………………………………………… 18

139.095 Notice of Obstacles…………………………………………………………………………. 18

139.097 Preventing of Runway Incursion……………………………………………………….. 18

Subpart E – Exemptions

139.099 Exemptions…………………………………………………………………………………….. 19

Subpart F – Registered Aerodrome

139.101 Definition………………………………………………………………………………………… 19

139.103 Application for Registration of Aerodrome………………………………………….. 19

139.105 Registration of Aerodromes………………………………………………………………. 20

139.107 Notice of Refusal to Register Aerodrome……………………………………………. 20

139.109 Register…………………………………………………………………………………………. 20

139.111 Duration of Registration……………………………………………………………………. 21

139.113 Cancellation of Registration On Request……………………………………………. 21

139.115 Suspension or Cancellation of Registration by DGCA…………………………. 21

139.117 Applicable standards for registered aerodomes or Heliport/Helideck…….. 21

139.119 Personnel Competency……………………………………………………………………. 22

139.121 Training for Personnel of Registered Aerodrome or Heliport/ Helideck or Waterbase…………………………………………………………………………………….. 22

139.123 Reporting Officer…………………………………………………………………………….. 22

139.125 Notice of changes in Information Published in AIP………………………………. 23

139.127 Safety Inspections…………………………………………………………………………… 23

139.129 Exemptions…………………………………………………………………………………….. 23

Subpart G – Aerodrome for Non Commercial Airline

139.131 Stipulation………………………………………………………………………………………. 24

139.133 Obligation……………………………………………………………………………………….. 24

Subpart H – Aerodrome rescue and Fire Fighting Services

139.135 Applicability of this Subpart………………………………………………………………. 24

139.137 Definitions………………………………………………………………………………………. 24

139.139 Function of ARFFS………………………………………………………………………….. 25

139.141 Acceptability of Service Provision……………………………………………………… 26

139.143 Issue of Manual of Standards……………………………………………………………. 26

139.145 Effect of Manual of Standards…………………………………………………………… 26

139.147 Requirements for ARFFS Provider……………………………………………………. 26

139.149 Applicable Standards and Requirements……………………………………………. 26

139.151 Inconsistency Between Manual and Chapter 9 of Annex 14…………………. 26

139.153 Required knowledge, Equipment and Expertise………………………………….. 26

139.155 Obligation to Maintain Service………………………………………………………….. 26

139.157 Response Time……………………………………………………………………………….. 27

139.159 Buildings and facilities……………………………………………………………………… 27

139.161 Notice of service availability……………………………………………………………… 27

139.163 Fire extinguishing agents………………………………………………………………….. 29

139.165 Fire extinguishing vehicles and equipment…………………………………………. 29

139.167 Other vehicles and equipment………………………………………………………….. 29

139.169 Vehicles and Equipment for Difficult Environments……………………………… 29

139.171 Commissioning New Vehicles and Equipment……………………………………. 29

139.173 Commissioning of Certain Equipment………………………………………………… 30

139.171 Protective Clothing and Equipment……………………………………………………. 30

139.173 Communications……………………………………………………………………………… 30

139.175 Test and maintenance equipment……………………………………………………… 30

139.177 Number of Operating Personnel……………………………………………………….. 30

139.183 Medical Standard for Firefighters………………………………………………………. 31

139.185 Qualification and training of firefighters………………………………………………. 31

139.187 Operations Manual………………………………………………………………………….. 31

139.189 Amendment of Operations Manual……………………………………………………. 32

139.191 Voice data recording……………………………………………………………………….. 32

139.193 Record of accidents and incidents…………………………………………………….. 32

139.195 Contingency plan…………………………………………………………………………….. 32

139.197 Records management……………………………………………………………………… 33

139.199 Organization…………………………………………………………………………………… 33

139.201 System for Rectification of Service Failures……………………………………….. 33

139.199 Quality Control………………………………………………………………………………… 33

139.201 Change management………………………………………………………………………. 33

139.203 Safety management………………………………………………………………………… 34

139.205 Notification about changes to DGCA…………………………………………………. 34

Appendix 1 – Items to be included in an aerodrome manual Appendix 2 – Form of application for an aerodrome certificate Appendix 3a – Information for registered aerodromes Appendix 3b – Information for Heliport/Helideck

Appendix 3c – Information to be provided for Waterbase Appendix 4 – Matters To Be Dealt With In Safety Inspections

Appendix 5 – Requirements For Persons To Conduct Aerodrome Safety Inspections

SUBPART 139A General

Applicability

CASR Part 139 deals with the operation of aerodromes and includes rules about the following matters:

certification of aerodromes;

requirements that apply to operators of certified aerodromes, including matters associated with an aerodrome manual;
exemptions to compliance with regulatory rules;
reporting officer and safety inspection requirements that apply to operators of certain other aerodromes used for non commercial

139.003 Definitions

In Part 139 the following terms have defined meanings:

Aerodrome, an aerodrome is a defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft.

Aerodrome certificate, a certificate issued by the DGCA under Subpart B of these regulations for operation of an aerodrome.

Aerodrome facilities and equipment, any facilities and equipment, inside or outside the boundaries of an aerodrome that are constructed or installed and maintained for the arrival, departure and surface movement of aircraft.

Aerodrome manual, a manual included in an application for aerodrome certificate pursuant to the regulations of this Part, including any amendments to the manual accepted by the DGCA.

Aerodrome operator, in relation to a certificated aerodrome, the holder of the Aerodrome Certificate for that aerodrome is the aerodrome operator.

Apron, a defined area on a land aerodrome, intended to accommodate aircraft for purposes of loading or unloading of passengers, mail or cargo, fuelling, parking or maintenance.

Certified aerodrome, an aerodrome whose operator has been granted an aerodrome certificate is a certified aerodrome.

Heliport, an aerodrome or defined area on a structure intended to be used wholly or in apart for arrival, departure and surface movement of helicopters.

Maneuvering area, that part of an aerodrome to be used for the take-off, landing and taxiing of aircraft, excluding apron(s), is called the maneuvering area.

Manual of Standards, the document called ‘Manual of Standards – Part 139 Aerodromes’ published by DGCA, as in force from time to time.

Marker, an object displayed above ground level in order to indicate an obstacle or delineate a boundary.

Marking, a symbol or group of symbols displayed on the surface of the movement area in order to convey aeronautical information.

Maximum carrying capacity, in relation to an aircraft means the maximum passenger-seating capacity or the maximum payload permitted under the aircraft’s certificate of type approval.

Maximum passenger-seating capacity, in relation to an aircraft means the maximum number of seats for passengers permitted under the aircraft’s certificate of type approval.

Movement area, that part of the aerodrome to be used for the take-off, landing and taxiing of aircraft, consisting of the manoeuvering area and the apron(s) is called the movement area.

Obstacle, in relation to an aerodrome, obstacle means all fixed (whether temporary or permanent) and mobile objects, or parts thereof, that are located on an area intended for the surface movement of aircraft or that extend above a defined surface intended to protect aircraft in flight.

Obstacle Free Zone (OFZ), in relation to an aerodrome, OFZ means the airspace above the inner approach surface, inner transitional surfaces, the balked landing surface and that portion of the runway strip bounded by these surfaces, that is not penetrated by any fixed obstacle other than a low-mass and frangible mounted one required for air navigation purposes.

Obstacle Limitation Surfaces (OLS), a series of surfaces that define the volume of airspace at and around an aerodrome to be kept free of obstacles in order to permit the intended aero plane operations to be conducted safely and to prevent the aerodrome from becoming unusable by the growth of obstacles around the aerodrome.

Runway Strip, a defined area including the runway and stop way, if provided, intended to:

reduce the risk of damage to aircraft running off a runway; and

protect aircraft flying over it during take-off or landing

Safety Management System, a system for the management of safety at aerodromes including the organizational structure, responsibilities, procedures, processes and provisions for the implementation of aerodrome safety policies by an aerodrome operator, which provides for control of safety at, and the safe use of, the aerodrome.

Taxiway Strip, an area including a taxiway intended to protect an aircraft operating on a taxiway and to reduce the risk of damage to an aircraft accidentally running off the taxiway.

Unserviceable Area, a part of the movement area that is unfit and unavailable for use by aircraft.

Waterbase, an aerodrome or defined area on the water intended to be used wholly or in apart for arrival, departure and surface movement of aircraft.

Work Area, a part of an aerodrome where maintenance or construction works are in progress.

139.005 Standards For Aerodromes

Any reference in this Civil Aviation Safety Regulation to aerodrome standards and practices is a reference to the aerodrome standards and practices set out in the Manual of Standards Part 139 Aerodromes (MOS).

SUBPART 139B Aerodrome Certification

139.007 Requirement For An Aerodrome Certificate

A person must not operate an aerodrome to which subregulation (2) applies if the aerodrome is not a certified
An aerodrome shall be certified if it:
1. is used by aircraft engaged in international air transport operations; or
2. has a runway or landing area that is suitable and available for use by aircraft having a maximum passenger-seating capacity of more than 30 seats engaged in passenger or maximum take off weight more than 700kgs used for commercial airline.

139.009 Application For An Aerodrome Certificate

A person may apply to DGCA for an Aerodrome certificate to permit that person to operate the aerodrome specified in the

An application must be in the approved
The application must be accompanied by one copy of the aerodrome manual if:
1. the aerodrome is used for international operations by any aircraft; or
2. the aerodrome has a runway or landing area that is suitable and available for use by aircraft having a maximum passenger-seating capacity of more than

30 seats engaged in passenger or maximum take off weight more than 5.700kgs used for commercial airline.

139.011 Grant Of An Aerodrome Certificate

DGCA must grant an aerodrome certificate to an applicant if:

the aerodrome facilities, services and equipment are in accordance with the standards specified for a certified aerodrome in the Manual of Standards Part 139- Aerodromes; and
the aerodrome operating procedures make satisfactory provision for the safety of aircraft; and
an aerodrome manual that contains all relevant information for the aerodrome has been prepared and is in accordance with the requirements of regulation 033; and
the DGCA is satisfied that the applicant would be able properly to operate and maintain the
the aerodrome operator must start to implement an acceptable aerodrome safety management system:
- With effect from 1 January 2010 for international aerodromes;
- With effect from 1 Januari 2011 for certified
When DGCA assesses an application and decides to issue a certificate, it will
1. tell the applicant, in writing, that the aerodrome is certified; and
2. publish details of the aerodrome in Aeronautical Information Publication (AIP)

139.013 Notice Of Refusal To Grant An Aerodrome Certificate

If DGCA refuses to grant an aerodrome certificate to an applicant, the applicant must be given written notice of the refusal, and the reasons for it, no later than 14 days after DGCA refuses to grant the certificate.

139.015 Aerodrome Certificate May Be Subject To Conditions

DGCA may grant an aerodrome certificate subject to any condition that DGCA considers necessary in the interests of aviation

If DGCA decides to grant an aerodrome certificate subject to a condition, DGCA must give the applicant written notice of the reasons for the

A condition must be set out on the certificate or in the written notice given to the applicant under Subregulation (2).

An aerodrome operator must not contravene a condition of the operator’s aerodrome

139.017 Aerodrome Certificate Not Transferable

An aerodrome certificate is not transferable.

139.019 Duration Of An Aerodrome Certificate

An aerodrome certificate remains in force for 5 (five) years unless it is

An aerodrome certificate is not in force during any period during when it is suspended by

139.021 Suspension Or Cancellation Of An Aerodrome Certificate

DGCA may, by written notice given to the holder of an aerodrome certificate, suspend or cancel the certificate if there are reasonable grounds for believing that:

a condition to which the certificate is subject has been breached; or

the aerodrome facilities, equipment, operations or maintenance are not of the standard necessary in the interests of the safety of air navigation; or

the holder has failed to comply with regulation 011.

Before suspending or canceling an aerodrome certificate, DGCA must:

explain facts and circumstances that, in the opinion of DGCA, would justify the suspension or cancellation, and DGCA would:

gives the certificate holder chance to explain; and

invites the certificate holder to show cause, in writing, within 30 days after the date of the notice, why the certificate should not be suspended or cancelled; and

take into account any written submissions that the certificate holder makes to DGCA within the time allowed under Part 019 (2).

139.023 Cancellation Of An Aerodrome Certificate At Request Of Holder

If an aerodrome certificate holder wishes to surrender the certificate, the holder must give DGCA not less than 30 (thirty) days written notice of the date on which the holder nominates the certificate surrender to be

DGCA must cancel the aerodrome certificate on the date specified in the notice and arrange for:

the cancellation to be notified by NOTAM; and

details about the aerodrome to be removed from Aeronautical Information Publication (AIP).

139.025 Temporary Aerodrome Certificate

DGCA may grant a temporary aerodrome certificate to an applicant if DGCA is satisfied that the applicant will be able to properly operate and maintain the aerodrome for the duration of the temporary

A temporary aerodrome certificate must not be granted for a period longer than 60 (sixty)

When DGCA assesses an application and decides to issue a certificate, it will:

tell the applicant, in writing, that the aerodrome is certified; and

publish details of the aerodrome in Aeronautical Information Publication (AIP)

SUBPART 139C Aerodrome Manual

139.027 Preparation Of Aerodrome Manual

An aerodrome operator subject to the provisions of subregulation 139.009 (3) must have an aerodrome manual for the aerodrome in accordance with the requirements of this subpart.

139.029 Form Of Aerodrome Manual

The aerodrome manual shall be a formal document that is :
1. signed by the aerodrome operator;
2. typewritten or printed;
3. organized in a format that is easy to revise to facilitate preparation, review and amendment;
4. produced in a manner that provides a system for denoting:
  - the currency of pages and amendments there to;
  - action taken to insert amendments to the manual; and
  - a historical record of changes to the
5. The manual may consist of more than one Where the manual consists of more than one document, each one shall be cross-referenced to the other documents.
6. Additional copies of the manual may be kept in an electronic

139.031 Location Of The Aerodrome Manual

An aerodrome operator must keep at least one complete and current copy of the aerodrome manual for the aerodrome at the aerodrome in a printed

An aerodrome operator must provide the DGCA with a complete and current copy of the aerodrome

An aerodrome operator must make the copy of the manual referred sub regulation (1) available for inspection on request by a DGCA authorized person or

139.033 Information To Be Included In An Aerodrome Manual

The aerodrome operator shall include at least the following particulars in the aerodrome manual as set out in Appendix 1 of CASR 139, to the extent they are applicable to the aerodrome, under the following Sections:

Section 1 – General Information,;
Section 2 – Particulars of the Aerodrome Site;
Section 3 – Particulars of the aerodrome required to be reported to the Aeronautical Information Service;
Section 4 – Particulars of the aerodrome operating procedures and safety measures; and
Section 5 – Aerodrome Administration and Safety Management

If particular information referred sub regulation (1) is not included in the manual because it is not applicable to the aerodrome, the aerodrome operator shall include in the aerodrome manual a statement to the effect that the information is not applicable and include the reason for the non-applicability with the risk assessm
If DGCA issues an exemption under regulation 099, the aerodrome operator shall include in the aerodrome manual at least the following information in relation to each exemption:
1. The identification number allocated by DGCA for each exemption;
2. The date that each exemption came into effect; and
3. Any conditions, restrictions or procedures to which the exemption is

139.035 Amendment Of An Aerodrome Manual

An aerodrome operator must amend the aerodrome manual whenever necessary to maintain the accuracy of information provided in the

The DGCA may direct, in writing, an aerodrome operator to amend an aerodrome manual in accordance with such directive according to amendment MoS 139 in order to maintain accuracy of the

139.037 Notification of amendment of an aerodrome manual

An aerodrome operator must notify DGCA, in writing, of any amendment that the operator makes to the aerodrome manual for the aerodrome within 14 (fourteen) days after the amendment is made.

139.039 Aerodrome Manual Controller

An aerodrome operator must appoint a person to be the controller for the aerodrome
The functions of the aerodrome manual controller are to ensure that:

a record is kept of the persons who hold copies of the whole or a part of the aerodrome manual; and

updates of information for the manual are distributed to those

139.041 Status Of The Aerodrome Manual

The DGCA shall accept an aerodrome manual and amendments there to provide the preceding requirements of this part have been satisfied.

SUBPART 139D Obligations Of An Aerodrome Operator

139.043 Compliance With Standards And Practices

An aerodrome operator shall comply with the relevant standards and practices specified in the Manual of Standards and with any conditions notified by the DGCA in writing.

139.045 Competence Of Aerodrome Personnel

An aerodrome operator and service providers in the aerodrome shall employ an adequate number of skilled and qualified personnel to perform all critical activities for aerodrome operation and

The personnel referred to sub regulation (1) shall have a certificate of competence from training agency which already accredited by DGCA and license issued by
The aerodrome personnel referred to sub regulation (1) consist of:
1. personnel of airport technical;
2. personnel of airport electronically;
3. personnel of airport electrical;
4. personnel of airport mechanical;
5. personnel of apron movement control;
6. personnel of ground support equipment;
7. air marshal;
8. personnel of aerobridge;
9. personnel of management and monitoring of airport environment;
10. personnel of fire fighting services and aircraft rescue;
11. personnel of salvage; and
12. personnel of helicopter (helicopter landing officer).
DGCA must issue the license referred to sub regulation (2) if the aerodrome personnel fulfill the requirement of:
1. administration;
2. healthy;
3. has certificate of competence; and
4. pass the
The licensed aerodrome personnel referred to sub regulation (5) has obligation:

obey and comply regulation (CASR);
bring the license at work and show to the DGCA officer if asked;
do the job as per their competency;
maintain his/her capability; and
check their healthy

The licensed aerodrome personnel who do not comply obligation under sub regulation (6) get administration sanction:
1. warning;
2. suspend the license; and/or
3. cancel the

License from other counties is valid through validation process by

139.047 Training Of Aerodrome Personnel

The operator of a certified aerodrome must ensure that all personnel of the operator are trained in accordance with the standards for training aerodrome personnel set out in the Manual of Standards or other standard issued by
Training of aerodrome personnel is conducted Indonesia legal entity which already accredited by
The requirements to get accreditation referred to sub regulation (2) are:
1. Administration
  1. Foundation act (establishment deed);
  2. NPWP;
  3. Nomor Pengukuhan Pengesahan Kena Pajak (NPPKP);
  4. Letter of resident;
  5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
2. Material
  1. Syllabus or curriculum training;
  2. List of instructor qualification;
  3. List of facilitation in theory and practice;
  4. Guidance of
3. Training institution which breach subregulation (3) get administration sanction:
4. warning;
5. suspend the license; and/or
6. cancel the

139.049 Reporting Officer

The operator of a certified aerodrome must appoint one or more reporting officers for the

The functions of a reporting officer are:
1. to monitor the serviceability of the aerodrome;
2. to report accident and incident caused by bird strike to DGCA to be sent to ICAO;
3. to report to the NOTAM Office and air traffic control as appropriate any changes in conditions, or any other occurrences, at the aerodrome that must be reported under subregulation 085.
4. to send in writing the information of changes referred subregulation (2) (c) to AIS for publication in
5. to clarify the changes data in AIP to be reported back to

The operator must shall give an adequate training for reporting

139.051 Aerodrome Operation And Maintenance

The operator of a certified aerodrome shall ensure that the aerodrome is operated and maintained with a reasonable degree of care and diligence.

139.053 Aerodrome manual procedures

Subject to any directions issued by DGCA, an aerodrome operator shall operate and maintain the aerodrome in accordance with the procedures set out in the aerodrome manual including to prevent runway incursion, unless any procedure issued by

DGCA may direct the operator of a certified aerodrome to change the procedures set out in the aerodrome manual, if DGCA considers it necessary in the interests of the safety of

An operator must comply with a direction given to the operator under subregulation 81 (2).

139.055 Notice Of Deviation

This regulation applies if a deviation from a procedure set out in the aerodrome manual including Runway End Safety Area (RESA) and runway strip, for a certified aerodrome is made to ensure the safety of aircraft by risk assessment and the mitigation

The operator of the aerodrome must tell DGCA, in writing, of the deviation within 30 days after the deviation was

139.057 Aerodrome Markings

The operator of a certified aerodrome must mark the following areas of the aerodrome in accordance with the standards set out in the Manual of Standards:

the movement area;

any unserviceable area;

any works area on or near the movement

The operator must ensure that all aerodrome markings are maintained in accordance with the standards set out in the Manual of

139.059 Signal Area

The operator of a certified aerodrome that does not have a continuous air traffic service provided by air traffic control during the day must provide a signal area in accordance with the standards set out in the Manual of

The operator of a certified aerodrome must display an appropriate signal in the signal area in any circumstances set out in the Manual of Standards that require such a signal to be

The operator of a certified aerodrome must ensure that the signal area and any signal displayed in it are clearly visible to any aircraft intending to use the

139.061 Wind Direction Indicators — General

The operator of a certified aerodrome must, in accordance with the standards for wind direction indicators set out in the Manual of Standards, install and maintain at least 1 wind direction indicator at the aerodrome.

139.063 Wind Direction Indicators — Requirement For Certain Runways

If a runway at a certified aerodrome is used in non-precision approach operations, the operator of the aerodrome must ensure that there is a wind direction indicator near the end or ends of the runway at which instrument non- precision approach operations can be

DGCA may exempt the operator from compliance with subregulation (1) only if DGCA is satisfied that surface wind information is passed to the pilots of aircraft approaching the runway by:

an automatic weather observing system that:

is compatible with aviation weather observing systems; and

provides surface wind information through an aerodrome weather information broadcast; or

an approved observer having a communication link with pilots through which timely information about surface wind can be clearly passed to pilots; or

any other approved means of providing surface wind

139.065 Visual Approach Slope Indicator System

The operator of a certified aerodrome must, in accordance with the standards for visual approach slope indicator systems set out in the Manual of Standards,

provide an approved visual approach slope indicator system for the end of a runway at the aerodrome if that end is regularly used as the approach end for jet- propelled aircraft conducting passenger air transport operations.

DGCA may direct the operator of a certified aerodrome to provide an approved visual approach slope indicator system for the approach end or ends of a runway to which subregulation (1) does not apply, if DGCA considers it necessary in the interests of the safety of air

The operator must comply with a direction given to the operator under subregulation 93 (2).

139.067 Lighting of Movement Area

At certified aerodrome where the operator intends an aircraft to land or take-off at night, or in less than VMC during the day, the aerodrome operator must provide and maintain a lighting system for the movement area of the aerodrome that is in accordance with subregulations (2) and (3).

The lighting system must include :

lighting of runways, taxiways and aprons intended for use at night or less than VMC during the day; and

lighting of at least 1 wind direction indicator;

lighting of obstacle within the movement area;

if the aerodrome has a runway intended to serve category I, II or III precision approach operations – approach, runway and taxiway lighting for the runway and

A lighting system at a certified aerodrome must:

meet the standards specified in the Manual of Standards; or

Otherwise be approved by

139.069 Checking Of Lighting Systems

The operator of a certified aerodrome must not put a new lighting system of a kind mentioned in subregulation (3) into service at the aerodrome if both of the following requirements are not met :

an electrical engineer or a licensed electrician has checked the system for compliance with any applicable electrical specifications and technical standards set out in the Manual of Standards; and

a flight check of the system has been

If checking compliance with a specification requires the use of survey instruments, the operator must ensure that the checking is done by a person with experience and competence in surveying that is acceptable to

For subregulation (1), the kinds of lighting systems are as follows:

an approach lighting system;

a runway lighting system for instrument approach runways; and

a visual approach slope indicator system for jet-propelled aircraft (other than a system intended for use on a temporary basis for a period not longer than 30 days).

139.071 Airport Emergency Plan

The airport emergency committee must prepare an airport emergency
The plan must include:
1. procedures for coordinating the responses of all emergency service organizations referred to in the plan; and
2. any other matters that are required by the Manual of Standards to be included in the emergency
The committee must review the emergency plan at least once a year and make any changes to the plan that are necessary to ensure that it operates
The review must be carried out in consultation with the emergency service organizations referred to in the emergency
As soon as practicable after an emergency exercise has been carried out, or if an emergency has occurred as soon as practicable after the emergency, the aerodrome operator must arrange for the committee to:
1. review the effectiveness of the responses to the exercise or the emergency; and
2. assess the adequacy of the emergency plan to deal with emergencies at the aerodrome; and mentioned in subregulation (3) into service at the aerodrome unless both of the following requirements are satisfied :
  - a flight check of the system has been conducted; and
  - take such corrective action as is necessary to ensure that the plan operates
3. The operator must ensure that :
  1. records of each review of the emergency plan carried out under this regulation are made; and
  2. each record is retained for at least 3 years after the review to which the record relates was carried

139.073 Airport Emergency Committee

An aerodrome operator who is obliged to produce an aerodrome manual must establish an airport emergency

The committee must include a representative from any fire, police, medical or other emergency service that, having regard to the location of the airport, would be likely to be asked to assist if there were an emergency at the

139.075 Testing Of Airport Emergency Plan

Subject to this regulation, an aerodrome operator must conduct a full-scale emergency exercise at least once every 2 years to test:
1. the coordination of the emergency service organisation referred to in the airport’s emergency plan; and
2. the adequacy of the procedures and facilities provided for in the
If a real emergency occurs at the aerodrome within 6 months before an emergency exercise is due, the operator may ask DGCA to extend the period within which the next full-scale emergency exercise must be
DGCA must grant the request if it is satisfied that:
1. all emergency service organization referred to in the plan responded to the real emergency; and
2. the real emergency adequately tested the
In granting the request, DGCA may extend the period for a full-scale exercise until the end of 2 years after the real emergency
An aerodrome operator must conduct a partial emergency exercise in the intervening year between full-scale exercises (or real exercises, if applicable) to ensure any deficiencies found during the full-scale exercise have been
The airport emergency plan shall observe human factor principles to ensure optimum response by all participating

139.077 Aerodrome Safety Management System

The operator of an certified aerodrome shall implement Aerodrome Safety Management System minimal consist of

Safety policy and objective;

Safety risk management;

Safety assurance;

Safety

Starting implementation of aerodrome safety management system in place no later than:

1 January 2010 for international airport;

1 January 2011 for domestic certified

The safety management system must comply with the standards and guidance issued by

Safety management system under subregulation (1) in operation shall require all users of the aerodrome, including those that perform activities independently at the aerodrome in relation to flight or aircraft handling, to cooperate in the program to promote safety at, and the safe use of, the aerodrome by immediately informing it of any accidents, incidents, defects or faults which have a bearing on

In every plan of changes facilities, the aerodrome operator shall do risk assessment and mitigation process in the ALARPs (As Low As Reasonably Practicable) principle, before execute the

139.079 Aerodrome Serviceability Inspections

An aerodrome operator is to ensure that aerodrome serviceability inspections are performed in accordance with all applicable standards set out in the Manual of

An aerodrome serviceability inspection is an inspection of the aerodrome to confirm it is safe for aircraft

The aerodrome operator must also ensure an aerodrome serviceability inspection is conducted:

after a gale, storm or other severe weather;

at any time that air traffic control or DGCA requires the inspection; and

as soon as practicable after any aircraft accident or incident occurs on the

139.081 Aerodrome Safety Inspections

The operator of certified aerodrome shall arrange for a safety inspection of the aerodrome to be conducted at least once each
The safety inspection must be conducted by DGCA staff member or a person or institution approved by
The person conducting the safety inspection must give the operator a written report that:
1. deals with the matters set out in Appendix 4; and
2. specifies any remedial work that is necessary for the aerodrome to comply with the applicable
Within 30 days after receiving the report, the operator must give to DGCA :
1. copy of the report; and
2. (b) if the report specifies any remedial work as being necessary — a statement as to when and how the operator intends to do the remedial

139.083 Aerodrome Operator’s Internal Safety Audits

An aerodrome operator who has an aerodrome safety management system in operation shall arrange for an audit of the aerodrome safety management system, including an inspection of the aerodrome facilities, services and The audit inspection shall cover the aerodrome operator’s own functions and assess:

the currency and accuracy of information published in AIP; and

the relevance, currency and accuracy of operating procedures specified in the aerodrome

The audit referred to in 079 (1) shall be conducted once in each calendar year, unless directed otherwise by DGCA.

The audit shall comply with all applicable standards set out in the Manual of

An aerodrome operator must ensure that a person or persons with appropriate technical qualifications and experience perform any aerodrome audit and

The aerodrome operator shall ensure that audit and inspection reports are prepared and signed by the persons who conducted the audit or inspection and that the reports are retained for a period of at least three

139.085 Planning And Execution Of Aerodrome Works

An aerodrome operator must ensure that any aerodrome works at the aerodrome are carried out in a way that does not create a hazard to aircraft, or confusion to pilots and also conduct risk assessment and mitigation for the

An aerodrome operator must comply with the standards set out in the Manual of Standards in relation to planning and notice requirements that must be satisfied before aerodrome works may be carried

139.087 Access To Aerodromes

An aerodrome operator must allow personnel authorized by DGCA to inspect and conduct tests of aerodrome facilities, equipment or operating procedures at the aerodrome for the purpose of ensuring the safety of

The aerodrome operator shall, as requested by a person referred to in 109 (1), allow access to any part of the aerodrome or any aerodrome facilities, equipment, personnel, documents or records for the purposes of subregulation (1).

139.089 Notification and reporting

An aerodrome operator must comply with the provisions of this regulation and report to DGCA, air traffic control or pilots the items specified in subregulation (2) to (6). The time limits specified for reporting must be complied

An aerodrome operator shall give notice to the air traffic control unit and DGCA within 14 days of any temporary or permanent planned change in the physical condition of the aerodrome that may affect the safety of Any temporary or permanent planned change in the physical condition must be with the risk assessment and mitigation procedure.

To maintain the accuracy of the information published in AIP regarding an aerodrome the operator shall advise AIS, in writing, as soon as practicable of any change required to that information (other than a change that is published in NOTAM).

Subject to the requirement of 083 (6), an aerodrome operator shall ensure immediate notice is given to air traffic control detailing the following circumstances of which the operator has knowledge:

any projection by an object through an obstacle limitation surface relating to the aerodrome; and

the existence of an obstruction, hazardous condition or any other occurrence that may affect aviation safety at or near the aerodrome; and

any reduction in the level of service at the aerodrome as set out in any AIS publication; and

any closure of any part of the maneuvering area of the aerodrome

If the aerodrome is not a controlled aerodrome, the notice must also be given to the nearest air traffic control

When it is not feasible for the aerodrome operator to ensure the immediate notification of information in accordance with 083 (4) or (5), the operator must give immediate notice to pilots who may be affected in the circumstances.

139.091 Establishment of obstacle limitation surfaces

An aerodrome operator must ensure that obstacle limitation surfaces are established for the aerodrome in accordance with the standards set out in the Manual of Standards.

139.093 Monitoring of airspace

An aerodrome operator must monitor the airspace around the aerodrome for infringement of the obstacle limitation surfaces by any object, building or

The monitoring must be in accordance with the standards set out in the Manual of
An aerodrome operator must take all reasonable measures to ensure that obstacles at, or within the vicinity of, the aerodrome are detected as quickly as

139.095 Notice of obstacles

If an aerodrome operator becomes aware of the presence of an obstacle, the operator must immediately advise air traffic control giving details of the height and location of the obstacle and amended runway declared distances if applicable.

139.097 Preventing of Runway Incursion

To prevent runway incursion, an aerodrome operator shall:

has personnel or organization which responsible in preventing runway
Ensure all aerodrome facilities physically help to decrease entry error to runway by pilot or airside
Implement aerodrome safety management system referred 077 to ensure runway safety.
Ensure all sign, marking and lighting maintain in good visibility, adequate, and not confusing user in all operation condition as Manual of
Communicate information about temporary work areas in construction and maintenance to all related parties, and ensure all temporary sign and marking as standards in good visibility and not confusing user in all operation
Conduct formal training and assessment program for airside
Conduct formal communication training and assessment to airside driver and worker around
Conduct training and aerodrome familiarization to pilot, air traffic controller, airside driver to get input and feedback to prevent runway
Report runway incursion and investigate further to identify specific cause and other contributory

SUBPART 139E Exemptions

099 Exemptions

DGCA may, by instrument in writing, exempt an aerodrome operator from compliance with specific provisions of this

Before exempting an aerodrome operator, DGCA must take into account any relevant considerations relating to the interests of the safety of air navigation, and the aerodrome operator reporting for safety risk assessment and mitigation

An exemption is subject to the operator complying with any conditions that DGCA specifies in the instrument as being necessary in the interests of the safety of air

The operator must comply with a condition specified in the

If an aerodrome operator is unable to comply with a standard specified in the Manual of Standards, the DGCA shall require the aerodrome operator to assess safety risk and carry out aeronautical studies, whether alternative conditions and procedures may be prescribed to ensure a level of safety equivalent to that established by the relevant

After getting written approval for subregulation (5) from DGCA, the aerodrome operator shall report to AIS for publication in the

SUBPART 139F Registered Aerodrome

139.101 Definitions

Registered Aerodrome, an aerodrome has a runway or landing area that is suitable and available for use by aircraft having a maximum passenger-seating capacity 30 seats engaged in passenger or maximum take off weight 5.700kgs including heliport/helideck and waterbase, serving commercial airline, whose operator has applied for and been granted registration by DGCA is a registered aerodrome.

139.103 Application for registration of aerodrome

The operator of an aerodrome, having runway or landing area that is suitable and available for use by aircraft having a maximum passenger-seating capacity 30 seats engaged in passenger or maximum take off weight 700kgs including heliport/helideck and waterbase used for commercial airline, (other than a aerodrome to which regulation 139.007 applies) may apply to DGCA for registration of the aerodrome.
An application must be in the approved form and must be accompanied by :
1. the information about the aerodrome required by Appendix 3a, Appendix 3b,

Appendix 3c, and

a written statement, signed by a person approved by DGCA, to the effect that

the person has conducted a safety inspection of the aerodrome, and
the aerodrome meets the applicable standards referred to regulation

139.109 for aerodromes and is safe for operation, and

The name or names of the person or persons who are to be the reporting officers for the aerodrome

For the purposes of this subpart, DGCA may consider a person meeting the condition specified in Appendix 5 as acceptable to perform a safety inspection of a registered aerodrome and sign a statement to confirm compliance with applicable safety

139.105 Registration of Aerodrome

DGCA must, if the operator of an aerodrome has applied for registration of the aerodrome in accordance with regulation 139.103:

The name of the aerodrome or heliport/helideck or waterbase;

The details of the location of the aerodrome;

The name and address of the operator;

Tell the operator, in writing that the aerodrome is registered, and

Direct AIS to publish in AIP details of the registration and the information about the aerodrome required by Appendix 3a, Appendix 3b, Appendix

139.107 Notice Of Refusal To Register Aerodrome

If DGCA refuse to register an aerodrome, heliport/helideck, or waterbase, DGCA must no later than 14 days after it refuse to register the aerodrome, give the operator of the aerodrome, heliport/helideck, or waterbase written notice of the refusal and the reasons for it.

139.109 Register

DGCA must establish and keep, in the approved form, a register of aerodromes registered under this

DGCA publish registered aerodrome or heliport/helideck or waterbase to members of the public at reasonable times and places and subject to reasonable

DGCA must alter the information recorded in the aerodrome register if that information is changed by the

DGCA must correct the information in the aerodrome register if there is an error in that

139.111 Duration Of Registration

The registration of an aerodrome remains in force for 3 (three) years unless it is

However, the registration is not in force during any period in which it is

139.113 Cancellation Of Registration On Request

If the operator of a registered wishes the registration of the aerodrome to be cancelled, the operator must give DGCA not less than 30 days written notice of the date on which the operator wishes the registration to be

DGCA must cancel the registration on the date specified in the notice and arrange for :

The cancellation to be notified in NOTAM, and

Details of the registration and any other information about the aerodrome to be removed from

139.115 Suspension Or Cancellation Of Registration By DGCA

DGCA may, by written notice given to the operator of a registered aerodrome, suspend or cancel the registration of the aerodrome if there are reasonable grounds for believing that:

the aerodrome fails to meet any of the standards applicable to the aerodrome under regulation 117, or

the operator of the aerodrome has failed to comply with regulation 083,139.119-139.127

Before suspending or canceling the registration of an aerodrome, DGCA must :

Give to the operator a show cause notice that :

Sets out the facts and circumstances that in the opinion of DGCA, would justify the suspension or cancellation, and

Invites the operator to show cause, in writing, within 30 days after the date of the notice, why the registration should not be suspended or

Take into account any written submissions that the operator makes to DGCA within the time allowed under subparagraph (a) (2)).

139.117 Applicable Standards For Registered Aerodromes or Heliport/Helideck

The standards applicable to registered aerodromes are :

The standards applicable to certified aerodromes in relation to the following matters :

Physical characteristics of the movement area

Obstacle limitation surfaces
Aerodrome markings
Lighting
Wind direction indicators
Signal circle and ground signals, and

Any other standards set out in the Manual of Standards that are applicable to registered

139.119 Personnel Competency

The operator of a registered aerodrome or heliport/helideck or waterbase shall employ personnel with capability and qualification appropriate with his/her field under subregulation 139.045.

139.121 Training for Personnel of registered aerodrome or heliport/helideck or waterbase

The operator of a registered aerodrome or heliport/helideck or waterbase shall ensure their personnel have adequate training.

139.123 Reporting Officer

The operator of a registered aerodrome or heliport/helideck or waterbase must appoint one or more reporting officers for the

The functions of a reporting officer are:

to monitor the serviceability of the aerodrome;

to report accident and incident caused by bird strike to DGCA to be sent to ICAO;

to report to the NOTAM Office and air traffic control as appropriate any changes in conditions, or any other occurrences, at the aerodrome that must be reported under subregulation 085.

to send in writing the information of changes referred to subregulation (2) (c) to AIS for publication in

to clarify the changes data in AIP to be reported back to

The operator must not appoint a person as a reporting officer if the person has not been trained, in accordance with the Manual of Standards, to perform the reporting officer’s

139.125 Notice Of Changes In Information Published in AIP

The operator of registered aerodrome or heliport/helideck or waterbase shall report any information changes to

Information in subregulation (1) must be in written to AIS to be published in

The operator of registered aerodrome or heliport/helideck or waterbase shall clarify the published information to report back to AIS for the

139.127 Safety Inspections

This regulation applies to a registered aerodrome and heliport/helideck and waterbase that is used by an aircraft for commercial air

The operator of the aerodrome or heliport/helideck or waterbase must arrange for a safety inspection of the aerodrome or heliport/helideck or waterbase to be conducted at least once each

The safety inspection must be conducted by DGCA staff or a person or Indonesia legal entity approved by

The person or staff of Indonesia legal entity conducting the safety inspection must give the operator a written report that :

Deals with the matters set out in Appendix 4, and

Specifies any remedial work that is necessary for the aerodrome to comply with the applicable

Within 30 days after receiving the report, the operator must give to DGCA :

a copy of the report, and

If the report specifies any remedial work as being necessary – a statement as to when and how the operator intends to do the remedial

The registration of aerodrome or heliport/helideck or waterbase will be cancelled or suspended if subregulation (2) is not done or based on the report, the aerodrome or heliport/helideck or waterbase not in a safe operation

139.129 Exemptions

If the operator of aerodrome or heliport/helideck or waterbase does not comply Manual of Standards (MoS 139), the operator shall assess risk safety and aeronautical studies to ensure the safe aircraft

After getting written approval from DGCA, result of subregulation (1) should be reported to AIS for AIP

SUBPART 139G Aerodrome for Non Commercial Airline

139.131 Stipulation

An aerodrome has runway or landing area that is suitable and available for use by aircraft having a maximum passenger-seating capacity 30 seats engaged in

passenger or maximum take off weight 5.700kgs, including heliport/helideck and waterbase which serves non commercial airline.

139.133 Obligation

An aerodrome operator under subregulation 139.131 has obligation to:

comply Manual of Standards (MoS 139);
have licensed airport personnel;
conduct airport safety inspection at least once in a year by staff DGCA or person or Indonesia legal entity appoint or approved by DGCA; and
report its operational activities to DGCA at least quarterly (once in 3 months).

SUBPART 139H Aerodrome Rescue And Fire Fighting Services

As a signatory to the Chicago Convention, Indonesia is obliged to require the provision of rescue and firefighting services of an adequate standard at certain classes of airports. (See generally section 9.2 of chapter 9 of Annex 14 to the Chicago Convention).

To satisfy that obligation, this Subpart requires operators of aerodromes where international air transport operations take place, or where specified levels of domestic air transport operations occur, to provide those services and sets out the standards that are to apply.

139.135 Applicability of this Subpart

This Subpart applies to aerodrome rescue and firefighting services that are to be provided at aerodromes used for civilian air transport

This Subpart sets out the operating and technical standards applicable to such a

This Subpart does not apply to any aerodrome rescue and firefighting service provided by a military

139.137 Definitions

In this Subpart:

ARFFS means aerodrome rescue and fire-fighting service.

ARFFS operation means an operation undertaken in carrying out a function mentioned in paragraph 139.175 (1) (a) or (b).

ARFFS provider for an aerodrome means the person or organization that provides ARFFS for the aerodrome.

Category of an aerodrome means its category worked out by the method set out in section 9.2 of chapter 9 of Annex 14 to the Chicago Convention.

Manual of Standards means the document called ‘Manual of Standards (MOS)

– Subpart 139.H’ issued by DGCA as in force from time to time.

139.139 Functions of ARFFS

The functions of an ARFFS for an aerodrome are:

to rescue persons and property from an aircraft that has crashed or caught fire during landing or take-off; and

to control and extinguish, and to protect persons and property threatened by, a fire on the aerodrome, whether or not in an

Nothing in subregulation (1) prevents the ARFFS from performing fire control services or rescue services elsewhere than on an aerodrome, but the provider must give priority to operations mentioned in subregulation (1).

139.141 Acceptability of service provision

A person must not provide an ARFFS at an aerodrome unless the service provided by that person has been accepted as suitable by

At a certified aerodrome DGCA will determine suitability or otherwise of the ARFFS by way of aerodrome certification procedures initially and by way of subsequent continuing compliance The information provided in the aerodrome manual will provide the basis for such suitability determinations.

139.143 Issue of Manual of Standards

DGCA may issue a Manual of Standards for this Subpart that provides for the following matters:

standards and criteria for an ARFFS;

standards relating to the procedures, systems and documents required for the provision of an ARFFS;

standards for facilities and equipment used to provide an ARFFS;

standards, including competency standards, minimum qualifications and training standards, for persons engaged in an ARFFS; and

any matter required or permitted by the regulations to be provided for by the Manual of

139.145 Effect of Manual of Standards

If DGCA sets out, in the Manual of Standards, a way of complying with a requirement of this Subpart, an ARFFS provider who uses that way is taken to have complied with the requirement unless the contrary is

DGCA may take the extent to which an ARFFS provider complies with the Manual into account in deciding whether the service provided by the provider is

139.147 Requirements for ARFFS provider

If these standards require any system or procedure, the ARFFS provider shall ensure the system or procedure exists and is used.

139.149 Applicable standards and requirements

For a certified aerodrome and registered aerodrome, the applicable standards and requirements means the standards and requirements for an ARFFS and its category set out in:

Chapter 9 of Annex 14 to the Chicago Convention; and

the Manual of

The operator aerodrome shall report their ARFFS category to AIS for AIP

Before publication at AIP with subregulation (2), AIS with related unit shall verify the

139.151 Inconsistency between Manual and chapter 9 of Annex 14

If a requirement of the Manual of Standards, as it applies to any aerodrome, is inconsistent with a requirement of chapter 9 of Annex 14 to the Chicago Convention, as it applies to that aerodrome, the requirement of the Manual prevails to the extent of the inconsistency.

139.153 Required Knowledge, Equipment And Expertise

An ARFFS provider must have knowledge, equipment and expertise to deal with any hazard likely to arise during an aviation accident or incident, including any hazard mentioned in the Manual of Standards.

139.155 Obligation To Maintain Service

An ARFFS provider must ensure that the service is available during the period or periods published in AIP as the period or periods of its

Subregulation (1) does not prevent the level of protection provided during predictable periods of reduced activity at the aerodrome from being reduced, within the limit allowed by Chapter 9 of Annex 14 to the Chicago

139.157 Response Time

An ARFFS must be able to meet the criteria for response time set out in Chapter 9 of Annex 14 to the Chicago Convention.

139.159 Buildings And Facilities

An ARFFS provider for an aerodrome must ensure that the necessary buildings and facilities for the service, including the following, are at the aerodrome:

a fire station with watch room;

communications facilities including fire station and air traffic controller and other vehicles;

facilities for the maintenance of vehicles and equipment;

training facilities;

storage facilities;

access facilities to cross airport border at end

The ARFFS provider must ensure that buildings and facilities comply with any applicable requirements (including requirements as to location) in the Manual of

The ARFFS provider must ensure that there is a facility, in accordance with the requirements of the Manual of Standards, for replenishing the water supply of a fire fighting

The ARFFS provider must ensure that there are the appropriate emergency roads on the aerodrome in accordance with the requirements of the Manual of

An ARFFS provider must ensure that there is a standby point for an emergency vehicle that will allow the vehicle to achieve the required response time required by the Manual of

139.161 Notice Of Service Availability

An ARFFS provider must ensure that notice is published in AIP of the hours during which the service is

If for some reason (such as an emergency on the aerodrome) it becomes temporarily impossible to provide an ARFFS to the standard required by this Subpart, the provider must tell the NOTAM Office will last longer than 24 hours and inform how long it will be in full

Where the ARFFS is established at a certified aerodrome, the aerodrome operator is required to ensure a suitable procedure is contained within the Aerodrome Manual to notify

For a registered aerodrome, the operator must establish a procedure of RFFS and notify to

139.163 Fire extinguishing agents

There must be, on the aerodrome, a stock of fire-extinguishing agents of the kind or kinds, and meeting the performance standards, required by the applicable standards and

The fire-extinguishing agents under subregulation (1) must be held in at least the quantities:

the equivalent of 200% of the quantities of foam concentrate and complementary agent that are required to be held in rescue and fire fighting vehicles;

water availability is 400% from its ARFFS

139.165 Fire Extinguishing Vehicles And Equipment

There must be, on the aerodrome, vehicles and equipment for delivering extinguishing agent onto a

There must be at least as many vehicles, and at least as much equipment, as required by the applicable standards and

Each vehicle or piece of equipment:

Must be capable of delivering extinguishing agent onto a fire at at least the rate required by the applicable standards and requirements; and

Must have at least the performance (in other respects) required by those standards and

The vehicles must carry ancillary equipment in accordance with the applicable standards and

Each vehicle and piece of equipment must be in good working

The vehicles must be of a color permitted by the applicable standards and

The provider must keep maintenance instructions for each vehicle and each piece of the equipment, including all the information necessary to permit an appropriately qualified and technically competent person to carry out maintenance, performance monitoring, defect reporting, fault reporting and record-keeping on or for the vehicle or

139.167 Other Vehicles And Equipment

There must be, at the aerodrome, enough vehicles and equipment (other than vehicles and equipment for delivering extinguishing agent onto a fire) to provide the service, in accordance with the applicable standards and

The performance of the vehicles and equipment must be in accordance with the applicable standards and

The provider must tell DGCA in writing of any proposed reduction in the standard of service that:

of the reduction in the service; and

How long it is likely to be before the full service is

The vehicles must carry ancillary equipment in accordance with the applicable standards and

The provider must keep maintenance instructions for each piece of the provider’s equipment, including all the information necessary to permit a technically competent person to carry out maintenance, performance monitoring, defect reporting, fault reporting and record keeping on or for the

139.169 Vehicles And Equipment For Difficult Environments

If a significant proportion of aircraft movements at the aerodrome take place over water, swamp or other difficult terrain environments, specialist rescue services and equipment for firefighting appropriate to the hazard and risk must be

Any vehicles, boats and equipment must be in at least the numbers and quantity required by the applicable standards and

Any vehicles, boats and equipment must be of a color required or permitted by the applicable standards and

139.171 Commissioning Of New Vehicles And Equipment

The provider must not put a new vehicle, or a new item of equipment that affects the quality or rate of discharge of extinguishing agent, into service unless:

the provider has confirmed in writing to DGCA that the vehicle or equipment conforms to all applicable specifications, standards and requirements, in accordance with the provider’s operations manual; and

DGCA has acknowledged that the vehicle or equipment meets the applicable specifications, standards and

Any necessary personnel training has been completed

139.173 Commissioning Of Certain Equipment

An ARFFS provider must not begin to use a piece of operational equipment for the purpose of an ARFFS unless the provider has confirmed in writing to DGCA that the equipment conforms with all applicable specifications, standards and requirements in the Manual of Standards.

139.175 Protective Clothing And Equipment

At the aerodrome there must be, for the firefighters and rescue personnel:

protective clothing that complies with any relevant internationally recognized standard in at least the quantity required by the applicable standards and requirements; and

other protective equipment in the quantity required by, and of a kind in accordance with, those standards and

139.177 Communications

There must be, on the aerodrome, sufficient communications equipment available to provide communication during an ARFFS

The vehicles used for the service must carry suitable communications

A person who is required to operate the equipment must hold, as required, a license or certificate of a kind appropriate to the

The equipment must not interfere with communications equipment used by the air traffic service at the

139.179 Test and Maintenance Equipment

The provider must have the necessary equipment and tools, in accordance with the applicable standards and requirements, to test and maintain the equipment used to provide the

If the applicable standards and requirements require particular test or maintenance equipment, particular kinds of test or maintenance equipment, or particular numbers or quantities of a particular type of test or maintenance equipment, the provider must have that equipment or that number or quantity of that type of

139.181 Number Of Operating Personnel

An ARFFS provider must provide adequate number of licensed

During any period announced in AIP as a period during which ARFFS is available at an aerodrome, there must be enough trained personnel available at the aerodrome to operate the equipment and vehicles required to provide the service at full

Those personnel must be stationed at places that allow the ARFFS to respond to an emergency at least as quickly as required by the applicable standards and

139.183 Medical Standard of Firefighters

The people employed as firefighters must meet the medical standard for firefighters set out in the Manual of

There must be a system of continuing medical checks for the people employed as firefighters that ensures that the ARFFS provider knows whether or not those people continue to meet that

139.185 Qualifications and Training of Firefighters

The people employed as firefighters must already be trained to at least the relevant specified

Before being used in any operational capacity, those people must also receive, or have received, appropriate training in dealing with hazards specific to aviation accidents and incidents, to the extent that such training is not part of the relevant specified

The people employed as firefighters must receive training to familiarize them with local

The people employed as firefighters must receive ongoing training to ensure that they continue to meet required For a certified aerodrome such training standards shall include live fire drills (including pressure-fed fuel fires) commensurate with the types of aircraft and rescue and fire fighting equipment in use.

If a significant proportion of aircraft movements at the aerodrome take place over water, swamp or another difficult environment, the firefighters must be appropriately trained to carry out their functions in that

All training programs for ARFFS personnel shall include training in human performance including team co-ordination.

139.187 Operations Manual

There must be an operations manual for the service that complies with the relevant standards set out in the Manual of

The operations manual must include a chart showing the organization that provide services to the provider, setting out the roles and responsibilities of those organizations and how those roles and responsibilities affect the Aerodrome Emergency Procedures for the aerodrome

The operations manual must be kept up to

Each of the provider’s employees must have ready access to an up-to-date copy of the operations

The provider must give DGCA a copy of the operations manual, and provide details about any change to it within 14 days after the

There must be an up-to-date copy of the operations manual at each operational

The provider must comply with the requirements of the operations

139.189 Amendment Of Operations Manual

An ARFFS provider may amend its operations

DGCA may direct an ARFFS provider to amend its operations manual in a way specified in the

The provider must comply with the

139.191 Voice Data Recording

There must be a system to record electronically, in accordance with the standards or requirements set out in the Manual of Standards, any voice communication by radio or telephone in the course of an ARFFS operation.

139.193 Record Of Accidents Or Incidents

There must be a system, in accordance with the standards or requirements set out in the Manual of Standards, to record the details of any aircraft accident or incident, or building fire, in relation to which the service is required to take any action.

139.195 Contingency Plan

There must be a plan, in accordance with the standards or requirements set out in the Manual of Standards, of the procedures to be used in the event of an emergency that results, or may result, in the service being
The plan must include at least the following:
1. Actions to be taken by firefighters and rescue personnel;
2. Possible alternative arrangements for providing the service (including arrangements for procuring any necessary replacement vehicles or spare parts, or supplies of extinguishing materials);
3. Notification procedures;
4. Procedures for re-establishing normal

139.197 Records Management

There must be a system, in accordance with the standards or requirements set out in the Manual of Standards, to collect, index, store and maintain the records relating to the

The records must include:

voice records made; and

other (including photographic, still or video) records of accidents or

A record must be kept for 5 years (or a shorter period specified for the particular kind of record in the Manual) after the date to which it

139.199 Organization

The provider must, at all times, maintain an appropriate organization with a sound and effective management structure, having regard to the nature of the service it

The provider must tell DGCA in writing:

who its managers are; and

its organizational structure; and

how many staff of each class it uses to provide the

139.201 System For Rectification Of Service Failures

There must be a system, in accordance with the standards or requirements in the Manual of Standards, to rectify any failure that results or may result in an interruption in the service or a reduction in the standard of the service.

139.203 Quality Control

There must be a system, in accordance with the standards or requirements set out in the Manual of Standards, to ensure that the service complies with the requirements of CASR 139 Subpart G.

139.205 Change Management

There must be a system, in accordance with the Manual of Standards, to manage changes in:

equipment and procedures; and
what the service does; and
the level or kinds of service provided; and
the way the service is

139.207 Safety Management

There must be a safety management system for the service, in accordance with the standards or requirements in the Manual of Standards, including the policies, procedures and practices necessary to provide the service

At an international aerodrome the safety management system is starting to be operational by 1 January At other aerodromes DGCA will specify when the safety management system is to be operational.

139.209 Notification About Changes to DGCA and Industry

There must be a procedure, in accordance with the standards and requirements in the Manual of Standards, for an ARFFS provider to give, to aerodrome users, safety-related information about changes, faults or interruptions to the

The procedure must comply with DGCA requirements for reporting information to the Aeronautical Information and the NOTAM

If the provider fails, for a period of 24 hours or longer, to provide the service at the standard required by 185, the ARFFS provider for the aerodrome must notify DGCA in writing as soon as practicable:

why the service is not being provided at that standard; and

how long it is likely to be before the service can be resumed; and

what action the service provider has taken and will take to resume the service at that

The provider must tell DGCA in writing about any change in a matter mentioned in sybregulation (3) (a), (b) or (c) within 14 days after the

For a certified aerodrome procedures for notification of changes are to be contained in the Aerodrome

MINISTER FOR TRANSPORTATION

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

APPENDIX 1 Items To Be Included In An Aerodrome Manual

The aerodrome manual for a certified aerodrome is to contain at least the information referred to for each section and subsection.

Section 1 General

This section of the aerodrome manual is to contain broad general information including at least the following matters:

Purpose and scope of the aerodrome manual;

Legal requirement for an aerodrome certificate and aerodrome manual as prescribed in CASR Part 139 – Aerodromes;

Condition of use for the aerodrome, including a statement indicating compliance with Article 15 of the Chicago Convention, ie the aerodrome when available shall be so available to all persons on equal terms and conditions;

The available Aeronautical Information System and procedures for its promulgation;

The system for recording aircraft movements; and

The obligations of the aerodrome

Section 2 Information about the aerodrome site

For section 2, information is to be provided at least as follows:

a plan of the aerodrome showing the main aerodrome facilities, including the wind direction indicators, for the operation of the aerodrome;

a plan of the aerodrome showing the aerodrome boundaries;

a plan showing the distance of the aerodrome from the nearest city, town or other populous area, and the location of any aerodrome facilities and equipment outside the boundaries of the aerodrome; and

either:

land certificate for the aerodrome site; or

if the boundaries of the aerodrome are not defined in a land certificate, the details of control over the property on which the aerodrome is located, and a plan showing the boundaries and position of the

Section 3 Items About The Aerodrome To Be Reported To The Aeronautical Information Service (AIS)

General Information

For subsection 3.1 the required particulars are associated with the general information about the aerodrome, including :

The name of the aerodrome;

The name of the city the aerodrome serves;

The location of the aerodrome, being the geographic coordinates of theaerodrome reference point determined in terms of the World Geodetic System -1984 (WGS-84) reference datum;

The aerodrome elevation and geoid undulation;

The elevation of;

each threshold and the geoid undulation

the elevation of the runway end and any significant high and low points along the runway; and

the highest elevation of the touchdown zone of a precision approach

The aerodrome reference temperature;

Details of the aerodrome beacon;

The name of the aerodrome operator and the address and telephone numbers at which the aerodrome operator may be contacted at all times; and

remarks about the aerodrome including:

the hours of operation, if applicable;

the available ground services;

any special procedures; and

any local information or

3.2 Aerodrome dimensions and related information

For subsection 3.2 the required information is associated with information about the runway characteristics and dimensions, including : the following details for each runway at the aerodrome:

the true bearing of the runway, the runway designation numbers, length, slope, location of displaced threshold if any, width, slope, surface type, type

of runway and existence of an obstacle free zone for applicable precision approach runways;

length, width and surface type for runway strip, runway end safety areas and stopways;

length, width and surface type of taxiways;

apron surface type and aircraft stands;

clearway length and ground profile;

visual aids – approach lighting and type, visual approach slope indicator systems(s), marking and lighting for runways, taxiways and aprons, other visual guidance and control aids on taxiways and aprons, the types of apron docking system(s) and availability of standby power for lighting (if any).

location and radio frequency for VOR aerodrome check points;

location and designation of any standard taxi routes;

geographical co-ordinates of each threshold;

geographical co-ordinates of any appropriate taxiway center line points;

geographical co-ordinates of each aircraft stand;

geographical co-ordinates and top elevation of significant obstacles in the approach and take off climb areas, in the circling area and in the vicinity of the aerodrome;

Pavement surface type and bearing strength using the Aircraft Classification Number – Pavement Classification Number (ACN-PCN)method;

Locations for any pre-flight altimeter check positions established on the apron and their elevations;

Declared distances – declared distances for take off run available, takeoff distance available, accelerate-stop distance available and landing distance available for each usable runway direction;

Disabled aircraft removal plan – all contact information for the aerodrome co- coordinator for removal of a disabled aircraft and information on the capability to remove a disabled aircraft expressed in terms of the largest type of aircraft which the aerodrome is equipped to remove;

Rescue and fire fighting – the level of protection provided, expressed in terms of ICAO Annex 14 category of the rescue and fire fighting

Section 4 Aerodrome Operating Procedures

Aerodrome Reporting

Particulars of procedures for reporting any changes to information set out in the AIP and procedures for requesting the issue of NOTAM, including details of the following:

the arrangements for reporting any changes that may affect aircraft operations to AIS and local air traffic services and DGCA and recording the reporting of changes during and outside the normal hours of aerodrome operation;

the name and responsibilities of the officer(s) responsible for reporting the changes and details including, the telephone number(s), for contacting him or her during and after working hours; and

the contact details for the persons and organizations to which changes are to be

4.2 Access To The Aerodrome Movement Area

Particulars of the procedures that have been developed and are to be followed, in coordination with other responsible agencies, to control access and prevent unauthorized entry of persons, vehicles, equipment or animals, or other things that may endanger aircraft safety, onto the movement area, including details of the following:

the roles and responsibilities of the aerodrome operator, aircraft operators, security organizations the DGCA and other government departments, as appropriate; and

the names and roles of the persons who are responsible for controlling access to the movement area and the telephone numbers for contacting them during and after working

4.3 Aerodrome Emergency Plan

Particulars of the aerodrome emergency plan, including at least:

plans for dealing with emergencies occurring at the aerodrome or in its vicinity, including malfunction of aircraft in flight, structural fires, natural disasters, sabotage, including bomb threats (aircraft or structure), unlawful seizure of aircraft and incidents on the airport covering during and after emergency considerations;

details of tests for aerodrome facilities and equipment to be used in emergencies, and the arrangements for keeping them in readiness including the frequency of such tests;

the arrangements for periodic review and testing of the aerodrome emergency plan;

the activation, control and coordination of the emergency service organizations, agencies and persons of authority, both on- and off- airport, during an emergency including a list of contact details for each entity;

the establishment and composition of an aerodrome emergency committee, with functional responsibility to at least organize training and other preparations for dealing with emergencies, including;

contact details for the emergency service organizations represented on the committee;

a description of the role of each emergency service organisation involved in the plan;

the operational response to an emergency, including arrangements for aerodrome access and assembly areas;

the response to a local stand-by call out;

the response to a full emergency call out;

the arrangements to return the aerodrome to operational status after an emergency; and

the appointment of an on-scene commander for the overall emergency

4.4 Aerodrome Rescue and Fire Fighting Service

Particulars of the facilities, equipment, personnel and procedures for meeting the rescue and fire fighting requirements, including the names and roles of the persons responsible for dealing with the rescue and fire fighting services at the aerodrome.

4.5 Inspection Of Movement Area And Obstacle Limitation Surface

Particulars of the procedures for the safety inspection of the movement area and obstacle limitation surface, including at least :

the arrangements for carrying out routine and special movement area inspections during and after working hours;

the arrangements for conducting runway friction testing and water depth measurements on runways and taxiways;

details of the intervals at which the inspections are carried out and the times of the inspections;

the arrangements for keeping and inspection logbook and the place where the logbook is kept;

details of the inspection checklists;

the arrangements for communicating with air traffic control during inspections;

the arrangements for reporting the results of inspections and tests and for taking prompt follow-up action to ensure correction of unsafe conditions; and

the names and roles of the persons who are responsible for carrying out the inspections and the telephone numbers for contacting them during and after working

4.6 Visual Aids And Electrical Systems

Particulars of the procedures for the inspection and maintenance of the aerodrome lighting (including obstacle lighting), signs, markers and the aerodrome electrical systems (including supply of stand-by power, if any, including details of the following:

the arrangements for carrying out inspections during and outside the normal aerodrome operating hours, and the checklists for all inspections;

the arrangements for recording the results of inspections and tests and for taking follow-up action to correct deficiencies;

the arrangements for the performance of routine and emergency maintenance;

as applicable, the arrangements for stand-by power and particulars of any other method of dealing with partial or total system failure;

the names and roles of the persons who are responsible for the inspection and maintenance of the aerodrome lighting systems and the telephone numbers for contacting them during and after working

4.7 Maintenance Of The Movement Area

Particulars of the procedures, facilities and equipment used for maintenance of the movement area, including at least:

Arrangements for maintaining paved areas;

Arrangements for maintaining unpaved areas;

Arrangements for maintaining the runway strip and taxiway strips; and

Arrangements for the maintenance of the aerodrome drainage

4.8 Aerodrome Work Safety Arrangements

Particulars of the procedures for planning and safely conducting aerodrome works (including works that may have to be carried out at short notice), on or in the vicinity of the movement area and which may penetrate an obstacle limitation surface, including details of the following:

the preparation of a plan identifying areas of the aerodrome affected during each stage of works and steps taken to ensure safety standards are met;

the arrangements for communicating with air traffic control, and aircraft if necessary, during the conduct of works;

the names, telephone numbers and roles of the persons and organizations responsible for planning and carrying out works, and the arrangements for contacting those persons and organizations at all times;

the arrangements for notifying aircraft operators and other aerodrome users about work plans and the telephone numbers for contacting those operators and users during and after working hours; and

the distribution lists for work plans;

4.9 Apron Operational Management

Particulars of the procedures for apron management, including aircraft parking control, if established, including details of the following:

the arrangements between air traffic control and apron management;

the arrangements for allocating and advising operators about aircraft parking positions;

the arrangements for initiating engine start and ensuring clearances for aircraft push-back;

an inventory and description of the activation and deactivation of any visual docking guidance system used at the aerodrome;

the marshalling service;

the leader (van) service or follow-me service; and

the names, telephone numbers and roles of the persons responsible for planning and implementing aircraft parking

4.10 Apron Safety Management

Particulars of procedures adopted to ensure apron safety, including:

Protection from jet blast;

Enforcement of safety precautions during aircraft refueling operations;

Sweeping of aprons;

Cleaning of aprons;

Arrangements for reporting incidents and accidents on aprons; and

Arrangements for auditing the safety compliance of all personnel working on

4.11 Airside Vehicle Control

Particulars of procedures for the control of surface vehicles operating airside and on or in the vicinity of the movement area, including :

The applicable traffic rules (including speed limits) and the means of enforcement of the rules;

The method of instructing and testing drivers in relation to the applicable traffic rules;

The method of issuing vehicle and driver permits for airside operations;

If applicable, the means of enforcing compliance with the rules; and

The names, telephone numbers and roles of the persons responsible for airside vehicle

4.12 Wildlife Hazard Management

Particulars of the procedures to deal with danger to aircraft operations caused by the presence of birds or animals on or near the aerodrome, including details of the following:

the arrangements for assessing any bird or animal hazard;

implementing arrangements for the control or removal of any bird or animal hazard; and

the names and roles of the persons responsible for dealing with bird or animal hazards, and the telephone numbers for contacting them during and after working

4.13 Obstacle Control

Particulars of procedures associated with the control of objects on or in the vicinity of the aerodrome that have the potential to become, or are, obstacles with a consequent impact on the safety or efficiency of aerodrome operations, including at least:

Monitoring the obstacle limitation surfaces and the Type A chart take-off surface for obstacles;

Monitoring building developments (in relation to the height of buildings and other structures) within the horizontal limits of the obstacle limitation surfaces;

Controlling obstacles or potential obstacles within the authority of the aerodrome operator;

Controlling new developments in the vicinity of the aerodrome with, as applicable, arrangements between the operator, DGCA, local planning authorities and other relevant organizations in relation to the approval of building developments that may infringe the obstacle limitation surfaces;

Notifying the DGCA of the nature and location of obstacles and any subsequent addition or removal of obstacles for action as necessary, including amendment of AIS publication; and

If the aerodrome has instrument approach procedures — the procedures for monitoring for new objects or building developments in any other areas nominated by the instrument procedure designers; and

The names, telephone numbers and roles of the persons responsible for planning, implementing and monitoring obstacle

4.14 Removal of Disabled Aircraft

Particulars of the procedures for removing an aircraft that is disabled on or near the movement area, including details of the following:

The roles of the aerodrome operator and the holder of the aircraft’s certificate of registration;
Arrangements for notifying the holder of the certificate of registration;
Arrangements for liaising with air traffic control the organisation responsible for aircraft accident investigation;
Arrangements for obtaining equipment and persons to remove the aircraft;

The names and roles of the persons who are responsible for arranging for the removal of an aircraft which is disabled, and the telephone numbers for contacting them during and after working

4.15 Handling Of Hazardous Materials

Particulars of the procedures for the safe handling of hazardous materials (but not items generally classified as dangerous goods for shipment by air) on the aerodrome, including details of the following:

The names, telephone numbers and roles of the persons who are to receive and handle hazardous materials;

Arrangements for special areas on the aerodrome to be set up for the storage of flammable liquids (including aviation fuels) and any other hazardous materials;

Methods to be followed for the delivery, storage, dispensing and handling of these materials;

Note 1 Hazardous materials include explosives, flammable liquids and solids, corrosive liquids, compressed gases, and magnetised or radioactive materials.

Note 2 The arrangements to deal with an accidental spillage of hazardous materials are to be set out in the aerodrome emergency plan.

4.16 Low Visibility Operations

Particulars of the procedures for the management of ground activities at an aerodrome where approved low visibility operations are conducted, including details of the following:

The arrangements for measuring visibility along a runway and reporting the information to air traffic control, if required;

Arrangements for controlling and minimising vehicular traffic within the movement area during periods of low visibility operations;

Arrangements for runway inspections during periods of low visibility operations; and

The names and roles of the persons who are responsible for low visibility operations, and the telephone numbers for contacting them during and after work

4.17 Protection Of Radar And Navigation Aid Sites

Particulars of the procedures for the protection of radar and navigational aids located on the aerodrome to ensure that their performance will not be degraded, including details of the following:

Arrangements for the control of activities near radar and Navigational Aid Installations;

Arrangements, made in consultation with the provider of the navigational aid installation, for the supply and installation of signs warning of hazardous microwave radiation; and

Arrangements for ground maintenance near these

Section 5 Particulars Of Aerodrome Administration And The Aerodrome Safety Management System

Aerodrome Administration

Particulars of procedures for aerodrome administration including the following:

The organizational structure with an organizational chart showing the names of occupants of key positions;

The management positions responsible for the operation and maintenance of the aerodrome, including financial responsibility;

Contact details for the main persons responsible for aerodrome operations and safety functions; and

Contact details of the person who is the aerodrome manual

5.2 Aerodrome Committees

Particulars of committees established to manage or assist with the aerodrome operations covered by this manual, including for each committee at least:

Name of the committee and identification of and contact details, as applicable, for

Chairman;

Other senior executive

Terms of reference for committees, or similar instructions;

Meeting

5.3 Additional Mandatory Requirements

The aerodrome manual is to include details of, or references to, all conditions, exemptions, directions, instructions, audit reports and other communications from DGCA regarding safety matters associated with the establishment, management, operation or maintenance of the aerodrome.

5.4 Aerodrome Safety System

Particulars of the aerodrome safety management system established to ensure compliance with all safety requirements and to achieve continuous improvement in safety performance, including matters to address:

Safety policy, safety management procedures and management accountability regarding operational and maintenance processes;

The structure or organisation of the safety management system (sms) including staffing and assignment of individual and group roles and responsibilities for safety issues, including action requirements for critical safety issues and provision of continuing safety monitoring;

Development of SMS strategy and planning and provision of a method (including identification of hazards and risk assessments) to control risks to as low a level as practicable while maintaining compliance with standards published in the manual of standards or other applicable standards, regulations, rules or orders;

Implementation of sms including the use facilities, methods and procedures for the effective communication of safety messages and enforcement of safety requirements;

Measures for safety promotion and accident prevention ;

Investigation, analysis and reporting on accidents, incidents, complaints, defects, faults, discrepancies and failures;

Provision of documentation for all safety related facilities, ensuring that data is retained in a complete and current state, as well as operational and maintenance records including information on design and construction of aircraft pavements and aeronautical lighting in a manner to enable easy and rapid retrieval of records including charts and plans;

Staff training and competency on safety related activities;

Incorporating and enforcing safety requirements in contracts for work at the aerodrome; and

Evaluation and monitoring the performance of the SMS including internal safety audits and reviews for quality control of

APPENDIX 2 Form Of Application For An Aerodrome Certificate

Application for an Aerodrome Certificate

Particulars of the applicant

Full Name:……………………………………………………………………………………………………..

Address: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. Postcode: …………………….

Position: ……………………………………………………………………………………………………..

Phone: ……………………………. Fax:………………………… Email ………………………..

Particulars of aerodrome site

Aerodrome Name: ……………………………………………………………………..

Real Property Description: …………………………………………………….……………….

………………………………………………………………………………………………….. Geographical Coordinates of the ARP: ……………………………………………………………..

Bearing and Distance from Nearest Town or Populous Area:

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………….…………………………………………………………..

Is the applicant the owner of the aerodrome site? Yes or No, If No, provide:
Details of rights held in relation to the site: and
Name and address of the owner of the site and written evidence to show that permission has been obtained for the site to be used by the applicant as an
Indicate the largest type of aircraft expected to use the aerodrome

………………………………………………………………………………………………………..

Is the aerodrome to be used for air transport operations? Yes or No
Details to be shown on the aerodrome certificate

Aerodrome Name: ………………………………………………………………………………………

Aerodrome Operator: ………………………………………………………………………………………

[On behalf of the Aerodrome Operator shown above *], I hereby apply for a certificate to operate the aerodrome.

* Delete if not applicable.

Signed: …………………………………………………………….

My authority to act on behalf of the applicant is:

………………………………………………………………………………………………………

Name of person

making the declaration: …………………………………………………………………….. Date: ……./ ……./ ……..

Information:

A copy of the Aerodrome Manual, prepared in accordance with the regulations and commensurate with the aircraft activities expected at the aerodrome, may required as part of the CASR 139.23 refers
The application should be submitted to the DGCA
Documentary evidence in support of all matters in this application may be

APPENDIX 3a Information to be provided for registered aerodromes

Aerodrome Diagram

The diagram of the aerodrome must show the following:

The layout of runways, their designations (runway numbers) and length in metres;
The layout of taxiways and aprons;
The location of the aerodrome reference point;
The location of all wind direction indicators;
The elevation of the aerodrome at the highest point of the landing surface; and
The magnetic bearing and distance to the nearest population centre, and what that centre

2. Aerodrome Information

The information about the aerodrome must include:

Aerodrome Administration

the following information about the aerodrome and its administration:

the name of the aerodrome;
the name of the aerodrome operator and the address and telephone numbers at which the aerodrome operator may be contacted at all times;
the latitude and longitude for the location of the aerodrome reference point;
whether the aerodrome is a public or private aerodrome;
if charges for use of the aerodrome are payable;
the name and contact details for the persons who are to be the reporting officers for the

Runways

the following information for each runway at the aerodrome:

The runway reference code number for the approach and take-off areas that have been surveyed;
Runway width and slope;
Runway strip width (grade and overall);
Declared distances and supplementary take-off distances;
Pavement strength

Aerodrome Lighting

for each runway at the aerodrome that may be used at night — the following information:

Whether the runway edge lights are low, medium or high intensity lights;

Whether approach lighting is provided;
Whether t-vasis or papi lighting systems are provided;
Whether there is an aerodrome beacon;
Whether there is stand-by power or portable lighting;
Information about any other lighting provided

The following information about ground services available to visiting pilots:
- the types of aviation fuel available and contact details for fuel suppliers;
- contact details for local weather information;
- details of the universal communication system
Special Procedures

information about any special procedures that pilots need to observe or follow

Notices

The following local safety information:

The presence of obstacles or other hazards (including animals or birds);
Restrictions on the use of taxiways or aprons;
Other activities at the aerodrome (for example, sport aviation activities).

3. Procedures in Aerodrome Manual minimal consist of:

Aerodrome Reporting

Particulars of procedures for reporting any changes to information set out in the AIP and procedures for requesting the issue of NOTAM, including details of the following:

the arrangements for reporting any changes that may affect aircraft operations to AIS and local air traffic services and DGCA and recording the reporting of changes during and outside the normal hours of aerodrome operation;

the name and responsibilities of the officer(s) responsible for reporting the changes and details including, the telephone number(s), for contacting him or her during and after working hours; and

the contact details for the persons and organizations to which changes are to be

b. Inspection Of Movement Area And Obstacle Limitation Surface

Particulars of the procedures for the safety inspection of the movement area and obstacle limitation surface, including at least:

the arrangements for carrying out routine and special movement area inspections during and after working hours;

the arrangements for conducting runway friction testing and water depth measurements on runways and taxiways;

details of the intervals at which the inspections are carried out and the times of the inspections;

the arrangements for keeping and inspection logbook and the place where the logbook is kept;

details of the inspection checklists;

the arrangements for communicating with air traffic control during inspections;

the arrangements for reporting the results of inspections and tests and for taking prompt follow-up action to ensure correction of unsafe conditions; and

the names and roles of the persons who are responsible for carrying out the inspections and the telephone numbers for contacting them during and after working

c. Maintenance Of The Movement Area

Particulars of the procedures, facilities and equipment used for maintenance of the movement area, including at least:

Arrangements for maintaining paved areas;

Arrangements for maintaining unpaved areas;

Arrangements for maintaining the runway strip and taxiway strips; and

Arrangements for the maintenance of the aerodrome drainage

Appendix 3b Information for Heliport/Helideck

DATA HELIPORT/HELIDECK
Name : ………………………
Owner : ………………………
Location : ………………………

Responsible Person : ……………………… Coordinat : ………………………
Elevation : ………………………
Operated Helicopter : ……………………… 8. Usage : ………………………

STATUS : ………………………

V. ELEVATED HELIPORT FACILITIES

Final Approach and Take Off Area (FATO) dimension

: ………………………

Touchdown Zone : ………………………
Surface construction : ………………………
Strength : ………………………
Wind Sock : ………………………

Light Perimeter : ………………………
Flood Light : ………………………
Obstruction Light : ………………………
Location Obstacle : ………………………

10.Communication :

………………………

11.Fire Fighting Equipment :

12.Rescue Equipment :

………………………

VI.

NOTES

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………

Appendix 3.c Information to be provided for Waterbase

3.c..1 Technical feasibility consist of:

Topography

Height of wave

Depth of water

Speed of water flow

Tidal

Operational feasibility :

Type of seaplane

Weather impact (wind)

Obstacle

Access channel

Air space usage

Water space usage

Floating things

Facities of aviation safety

Personnel

Name of Seaplane Bases

Detail Location of Seaplane bases

Name and address of Seaplane Bases Operator

APPENDIX 4 Matters To Be Dealt With In Safety Inspections

Details of Aerodrome

Check that the following details relating to the aerodrome, published in AIP or given to air transport operators, are correct:

details of the location of the aerodrome;

the name and address of the aerodrome operator;

details of the movement area;

details of runway distances available;

details of the aerodrome lighting;

details of ground services;

notice of special conditions and procedures, if

2. Aerodrome Operating Procedures

Check aerodrome operating procedures to ensure that the following matters are dealt with:

Recording of aerodrome inspections;

Recording of notices given to the notam office and ais or to air transport operators;

Recording of aerodrome

3. Reporting Officer

Check that each person appointed as a reporting officer is competent to carry out the reporting officer’s functions.

4. Details relating to movement area etc

Check the following:

dimensions and surface conditions of runways, taxiways and aprons;

aerodrome lighting, including back-up lighting and obstacle lighting;

wind direction indicators and their illumination;

aerodrome markings and signs;

obstacle limitation surfaces applicable to the aerodrome;

two-way radios (whether hand-held or installed in vehicles) used by the aerodrome operator on the movement area;

equipment used for dispersing birds;

aerodrome

APPENDIX 5 Requirements For Persons To Conduct Aerodrome Safety Inspections

A person may apply to DGCA for approval to conduct aerodrome safety

DGCA may approve the person if the person:

Has:

A recognized degree, diploma or certificate in civil engineering, surveying or a related field and a sound knowledge of the parts of these Regulations and the standards, practices and procedures that are applicable to the operation and maintenance of aerodromes; or

Other qualifications, knowledge and experience that DGCA considers suitable for conducting an aerodrome safety inspection; and

Would, if the approval is given, be able to perform properly the aerodrome safety inspection

Indonesia legal entity which approved from DGCA with requirements:

Founding act (establishment deed)

Organization structure

NPWP

List of expert including curriculum vitae

Manual inspection

Supporting facilities of inspection

Unless sooner cancelled, any approval issued for inspection team and Indonesia legal entity remains in force until the end of 5 years after it is Approved Indonesia legal entity will be evaluated every year.

An approval is not in force during any period in which it is suspended, but the period of suspension counts as part of the 5 year approval

DGCA may suspend or cancel an approval of a person by written notice given to the person, if the person has not properly carried out, or is no longer properly carrying out, the aerodrome safety inspection function

CASR139

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139

(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 139)

MENTERI PERHUBUNGAN

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (P.K.P.S)

PKPS BAGIAN 139 BANDAR UDARA

SUB BAGIAN 139 A Umum

139.003 Definisi

139.005 Standar Keselamatan Bandar Udara

SUB BAGIAN 139B SERTIFIKAT BANDAR UDARA

139.009 Permohonan Sertifikat bandar udara

139.011 Pemberian Sertifikat Bandar Udara

139.013 Penolakan Permohonan Sertifikat Bandar Udara

139.015 Sertifikat Bandar Udara dengan Catatan

139.017 Sertifikat Bandar Udara Tidak Dapat Dipindahtangankan

139.019 Masa Berlaku Sertifikat bandar udara

139.021 Penundaan atau Pencabutan Sertifikat Bandar Udara

139.023 Pencabutan Sertifikat Bandar Udara atas Permintaan Penyelenggara bandar udara

139.029 Format Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

139.031 Penyimpanan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

139.033 Informasi Yang Tercakup Dalam Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

139.035 Perubahan Pedoman Pengoperasian

139.037 Pemberitahuan Perubahan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

139.039 Pengawas Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

139.041 Status Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

SUB BAGIAN 139D KEWAJIBAN PENYELENGGARA BANDAR UDARA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT BANDAR UDARA

(Practice)

139.045 Kompetensi Personel Bandar Udara

139.047 Pendidikan dan/atau Pelatihan Bagi Personel Bandar Udara

139.051 Pengoperasian dan Perawatan bandar udara

139.055 Pemberitahuan Tentang Penyimpangan

139.061 Petunjuk Arah Angin Secara Umum

139.063 Petunjuk Arah Angin Untuk Persyaratan Pada Landas Pacu Tertentu

139.073 Komite Penanggulangan Gawat Darurat Bandara

139.085 Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan-Pekerjaan Bandar Udara

139.087 Perizinan Masuk ke Bandar Udara

139.089 Pemberitahuan dan Pelaporan

139.091 Keberadaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

(Obstacle Limitation Surface)

139.093 Pemantauan Ruang Udara

SUB BAGIAN 139E PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN (EXEMPTIONS)

SUB BAGIAN 139F Register Bandar Udara

139.102 Permohonan Untuk Registrasi Bandar Udara

139.105 Registrasi Bandar Udara

139.107 Pemberitahuan Penolakan untuk Registrasi Bandar Udara

139.109 Registrasi

139.111 Masa Berlaku Registrasi

139.113 Permintaan Pencabutan Registrasi

139.115 Penundaan atau Pencabutan Registrasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

139.117 Penerapan Standar Untuk Register Bandar Udara atau

Heliport/Helideck atau Waterbase

139.119 Kompetensi Personel

139.125 Pemberitahuan atas Perubahan Dalam Informasi Yang Dipublikasikan Dalam AIP

139.127 Pemeriksaan Keselamatan

SUB BAGIAN 139G Bandar Udara Yang Melayani Angkutan Udara Bukan Niaga

139.133 Kewajiban

SUB BAGIAN 139H PELAYANAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)

139.135 Penerapan

139.137 Definisi

139.139 Tugas dan Fungsi dari PKP-PK

139.141 Persetujuan Pemberian Pelayanan

139.143 Penerbitan Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara.

139.145 Pengaruh dari Standar Teknis Pengoperasian Bandar Udara

139.147 Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Penyedia Layanan PKP- PK

139.149 Standar dan Persyaratan Pelayanan PKP-PK

139.153 Persyaratan Pengetahuan, Peralatan, dan Keahlian Untuk Menghadapi Bahaya Keselamatan Penerbangan

139.155 Kewajiban Mempertahankan Pelayanan PKP-PK

139.159 Bangunan dan Fasilitas

139.161 Pengumuman Masa Berlaku Pelayanan PKP-PK

139.163 Persediaan Bahan Pemadam Api

139.165 Kendaraan dan Peralatan PKP-PK

139.167 Kendaraan dan Peralatan Lain

139.169 Kendaraan dan Peralatan untuk Lingkungan yang Sulit

139.171 Komisioning Kendaraan dan Peralatan Baru

139.173 Komisioning Terhadap Peralatan Tertentu

139.175 Pakaian Pelindung Dan Peralatan

139.177 Komunikasi

139.179 Peralatan Pengujian dan Perawatan